Skripsi
Teks lengkap tersedia
Penetapan Hak Hadhanah bagi Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala simpang No.205/Pdt.G/2013/MS.KSG)
M
Mainawati
Abstrak
Dalam hal terjadi perceraian, maka akan muncul permasalahan yaitu mengenai hak
asuh terhadap anak akibat perceraian. Mengenai hak asuh bagi anak yang belum mumayyiz,
sering diperebutkan kedua orang tua ketika terjadi perceraian. Menurut pasal 105(a)
Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal terjadi perceraian: pemeliharaan anak yang belum
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi, hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan memberikan hak hadhanah terhadap ayah.
Seperti yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang
No.205/Pdt.G/2013/MS.KSG. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Hukum
Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hadhanah dan mengetahui pertimbangan
hakim dalam menentukan hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz akibat perceraian
kepada ayah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan
pendekatan Yuridis dan Normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode
dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode Deskriptif Analisis, yaitu menguraikan data-data yang telah dikumpulkan dan
di analisis secara cermat, kemudian menarik kesimpulan.
Putusan hakim dalam memberikan hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz
kepada tergugat(ayah), bertentangan dengan pasal 105 (a) KHI. Pertimbangan Hakim dalam
memutuskan perkara ini berdasarkan fakta dan pasal 41 (a), 45 dan 49 Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi MA No. 355/K/AG/2004, ternyata
selama ini anak berada dalam asuhan ayah dan tidak terbukti ayah melalaikan kewajiban
mengasuh anak dan berkelakuan buruk sekali, sehingga menghilangkan haknya untuk
mengasuh anak. dan akan menimbulkan kegoncangan kejiwaan bagi anak apabila dialihkan
lagi kepada ibunya. Sedangkan ternyata ibunya bekerja sebagai TKI di Malaysia, yang jika
diberikan hak pengasuhan, tidak akan efektif mengasuh anak. Meskipun hak asuh ibu ditolak,
namun tidak menghalangi Penggugat selaku ibu kandungnya untuk menjenguk dan
mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam memutus perkara hakim tidak harus
tunduk dengan hukum tertulis atau ketentuan undang-undang yang berlaku. Hakim
berwenang melakukan ijtihad hukum, mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal
105 (a) KHI ( Contra Legem) tanpa menghilangkan substansi hukum, demi terpenuhi rasa
keadilan. pertimbangan hakim dalam memberikan hak hadhanah bagi anak yang belum
mumayyiz kepada ayah adalah semata-mata untuk kebaikan dan kepentingan anak. Agar
anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar dari segi fisik, mental, intelektual,
dan spiritualnya. Saran yang diajukan adalah hak hadhanah yang diberikan kepada salah satu
pihak hendaklah berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak
hadhanah hendaklah diselesaikan secara kekeluargaan.
Kata kunci:
HAK HADHANAHMUMAYYIZ
Cara mengutip
Mainawati
(2015)
Penetapan Hak Hadhanah bagi Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala simpang No.205/Pdt.G/2013/MS.KSG).
Skripsi, IAIN Langsa.
