Skripsi
Teks lengkap tersedia
Kedudukan Hakim Perempuan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Komparasi Pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanafi)
RD
Rahmad Dustur
Abstrak
Hakim merupakan salah satu profesi yang sangat mulia, karena harus
menyelesaikan gugatan sengketa dan konflik yang terjadi diantara manusia sesuai
dengan hukum yang berlaku, sehingga syarat-syarat dan uji kelayakan untuk
menjadi hakim harus ditegakan, dalam wacana ini syarat-syarat kekuasaan
kebakiman,islam dan kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia ada sedikit
signifikasi perbedaan, yaitu masalah keabsahan perempuan menjadi hakim, akan
tetapi di dalam syarat islam yang berbentuk dalam imam-imam mazhab juga
menemui kontroversi.
Kedudukan perempuan dalam Islam dalam perkembangan Islam
sebenarnya sudah mengalami pencerahan, hanya saja jika kemudian terjadi
polemik para ulama dalam kapasitas perempuan sebagai hakim, tidak lepas dari
setting sosial para ulama yang memandangnya saat itu. Kondisi sosial, budaya,
dan struktur masyarakat tertentu diduga kuat mempunyai adil cukup besar
terhadap pemikiran ulama dalam memandang kedudukan perempuan sebagai
Hakim. Disamping itu persoalan peradilan masih dianggap sesuatu yang riskan
jika harus diserahkan pada perempuan. Itulah sebabnya para ulama fiqh telah
melakukan usaha maksimal untuk membuat kualifikasi formal bagi seorang
hakim.
Terlepas dari kutipan salah seorang ulama di atas tentang keabsahan
seorang hakim perempuan, penulis merasa sangat perlu memaparkan lebih jauh
bagaimana polemik dan komentar serta argumentasi yang digunakan para ulama
lain tentang keabsahan hakim perempuan.
Rumusan Masalah dalam kajian ini adalah bagaimana pendapat imam
Syafi’I dan Imam Hanafi tentang hakim perempuan dan Bagaimana komparasi
pendapat Imam Syafi’i dan Hanafi tentang hakim perempuan dipengadilan Imam
Hanifah berpendapat, boleh perempuan menjabat sebagai hakim dalam masalah
keperdataan, karena diqiyas dengan bolehnya kesaksian perempuan dalam
masalah tersebut dan ia tidak mensyaratkan hakim harus laki-laki Sedangkan
menurut Imam Syafi’i berpendapat tidak boleh perempuan menjabat secara
mutlak, karena syarat-syarat sahnya kekuasaan kehakiman harus laki-laki,
berdasarkan surat An-Nissa: 34 dan hadis yang diriwayat oleh Abu Bakrah.
metodelogi penelitian pembahasan yang akan dibahas, begitu juga halnya
dalam penulisan skripsi ini penulis mengunakan jenis penelitian Library Reseach
(penelitian perpustakaan) dan pendekatan. Dimana penulisan akan membahas
dengan cara menyusun, mengkhalifikasikan dan menganalisa terhadap hakim
perempuan di pengadilan Agama di tinjau dari pendapat ulama.
Hasil penelitian ini adalah Imam Syafi’i tidak membolehkan perempuan
menjabat sebagai hakim secara mutlak baik dalam masalah pperdata maupun
pidana, berdasarka surat Anissa ayat:34 dan hadis yang diriwat oleh Abu Bakrah
sedangkan Imam Hanafi berpendat membolehkan perempuan menjabat sebagai
hakim dalam masalah perdata begitu juga dalam kesaksiaanya, pendapat Imam
Hanafi berdasarkan qiyas, bahwa wanita boleh menjadi hakim dalam berbagai
pekara, terutama pekara-pekara yang harus wanita bisa menjadi saksi.
Kata kunci:
HAKIM PEREMPUAN
Cara mengutip
Rahmad Dustur
(2015)
Kedudukan Hakim Perempuan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Komparasi Pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanafi).
Skripsi, IAIN Langsa.
