Skripsi
Teks lengkap tersedia
Perwalian terhadap Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Langsa Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan
AD
Ade Desi Fitriyani B.M
Abstrak
Penelitian ini difokuskan untuk menelaah bagaimana
penerapan fungsi perwalian terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial
Kota Langsa ditinjau dari Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perlindungan Anak. Anak jalanan merupakan kelompok
yang rentan dan kerap kali tidak mendapatkan hak-haknya secara
penuh, seperti hak atas perlindungan, pendidikan,serta pengasuhan
yang layak. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana
lembaga pemerintah, khususnya Dinas Sosial, menjalankan
tanggung jawab sebagai pihak yang berwenang dalam urusan
perwalian sesuai ketentuan qanun yang berlaku. Penelitian ini
memusatkan perhatian pada dua pokok permasalahan, yaitu
bagaimana keadaan anak jalanan yang tidak memiliki wali di Kota
Langsa, serta bagaimana implementasi perwalian oleh Dinas Sosial
mengacu pada Qanun Nomor 8 Tahun 2019. Untuk menjawab
kedua masalah tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan
metode studi kasus, yang didukung oleh teknik pengumpulan data
berupa wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan
telaah dokumen. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa
jumlah anak jalanan di Kota Langsa terus mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun. Walaupun data hasil razia pada tahun 2024
menunjukkan adanya tren penurunan, kenyataan di lapangan masih
menunjukkan banyaknya anak-anak yang berkeliaran dan
beraktivitas sebagai badut jalanan, pengemis, hingga penjual
keliling di tempat-tempat umum seperti warung kopi, kafe, dan
objek wisata. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama yang
membuat anak-anak ini bekerja di jalanan. Bahkan, dalam beberapa
kasus, mereka didorong oleh orang tua sendiri untuk membantu
mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Dalam menjalankan
upaya perlindungan, Dinas Sosial Kota Langsa telah melaksanakan
perwalian terhadap anak-anak jalanan melalui sejumlah program
rehabilitasi dan perlindungan sosial, sebagaimana yang tertuang
dalam Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019. Dalam qanun
tersebut, Dinas Sosial menjalankan perannya sebagai wali
sementara. Meski demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan
perwalian masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain
keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi terkait,
serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
perlindungan hak anak.
Kata kunci:
PerwalianAnak JalananDinas SosialQanun Kota LangsaPerlindungan Anak.
Cara mengutip
Ade Desi Fitriyani B.M
(2025)
Perwalian terhadap Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Langsa Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan.
Skripsi, IAIN Langsa.
