Sewa Menyewa Alat Musik Menurut Hukum Positif dan Fikih Mu’amalah

Sebagai makhluk sosial, manusia adalah hamba Allah SWT yang perlu memiliki sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Dalam konteks ini, Islam melalui Fikih Muamalah memberikan aturan mengenai transaksi sosial, termasuk sewa-menyewa. Sewa-menyewa merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh dua atau lebih pihak yang memberikan hak dan kewajiban. Karena perjanjian sewa- menyewa dibangun berdasarkan kesepakatan bersama, apa yang menjadi hak salah satu pihak dalam perjanjian sewa-menyewa akan menjadi hak pihak lainnya, dan demikian sebaliknya. Kegiatan sewa-menyewa yang terjadi di masyarakat modern saat ini sangat banyak, salah satunya sewa-menyewa alat musik. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang berjudul sewa menyewa alat musik menurut hukum Positif dan Fikih Mu‟amalah ini adalah 1) Untuk menganalisis praktik sewa menyewa alat musik di Kota Langsa. 2) Untuk menganalisis konsep sewa menyewa alat musik ditinjau dari perspektif hukum Positif dan Fikih Mu‟amalah. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik sewa menyewa alat musik di Kota Langsa? Dan 2) Bagaimana praktik sewa menyewa alat musik di Kota Langsa menurut Hukum Positif dan Fikih Mu‟amalah?. Dan juga tujuannya adalah 1) Untuk menganalisis pengaturan hukum positif di Kota Langsa terkait praktik sewa menyewa alat musik dan 2) Untuk menganalisis konsep sewa menyewa alat musik ditinjau dari perspektif Fikih Mu‟amalah. Metode penelitian ini digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya praktik sewa menyewa alat musik di Kota Langsa saat ini berjalan tanpa pengawasan yang cukup dari pihak pemerintah setempat, meskipun telah ada dasar hukum positif yang mengatur ketentuan umum sewa menyewa di Indonesia, termasuk terkait izin operasional dan perjanjian kontrak. Hukum positif, melalui undang-undang dan peraturan daerah, memberikan pedoman yang mengatur hak dan kewajiban pemilik serta penyewa dalam perjanjian sewa menyewa alat musik, mencakup aspek pembayaran, tanggung jawab atas kerusakan, dan mekanisme pengawasan. Dan juga di dalam fikih mu‟amalah, sewa menyewa alat musik dapat dibolehkan asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejelasan objek sewa, dan adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang terlibat. Fikih mu‟amalah mengatur bahwa setiap transaksi muamalah, termasuk sewa menyewa, harus didasarkan pada akad yang sah, yaitu kontrak yang bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan riba.