Wasiat Wajibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam Teori Keadialan

Permasalahan dalam pembagian harta warisan sering kali muncul akibat tidak adanya pengaturan yang adil bagi pihak-pihak yang tidak diakui sebagai ahli waris dalam hukum waris Islam klasik, seperti anak angkat dan orang tua angkat. Dalam masyarakat Indonesia yang plural dan kompleks, hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakpuasan. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir dengan ketentuan mengenai wasiat wajibah sebagai jalan keluar hukum yang progresif. Wasiat wajibah diharapkan mampu menjembatani antara norma hukum Islam dan keadilan sosial. Namun dalam implementasinya, masih terdapat tantangan yuridis dan sosiologis yang perlu dianalisis secara mendalam. Rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah bagaimana penerepan wasiat wajibah dalam praktek pembagian harta waarisan di Indonesia? dan Bagaimana pengaturan wasiat wajibah menurut Komplikasi Hukum Islam (HKI) dan Teori Keadilan?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan (library research), dengan menelaah literatur, peraturan, putusan pengadilan, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah dalam pembagian harta warisan di Indonesia merupakan bentuk pembaruan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberi hak kepada anak angkat dan orang tua angkat untuk menerima warisan maksimal sepertiga dari total harta. Meskipun sudah diatur secara normatif, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan kendala administratif. Dalam bingkai teori keadilan, kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dan korektif yang bertujuan memperbaiki ketimpangan sistem waris klasik serta menjaga kemaslahatan sosial. Wasiat wajibah juga sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu dalam aspek perlindungan harta dan penegakan keadilan (‘adl). Agar pelaksanaan wasiat wajibah lebih optimal, diperlukan langkah-langkah seperti sosialisasi hukum yang masif, penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas aparat peradilan, serta penyempurnaan regulasi teknis.