Hak Berpendapat dalam Media Sosial Persfektif Fiqh Siyasah

Penelitian ini membahas mengenai hak berpendapat di media sosial dalam perspektif fiqh siyasah. Media sosial sebagai ruang publik modern telah menjadi sarana utama ekspresi individu, kritik sosial, dan partisipasi politik. Namun demikian, kebebasan ini seringkali bersinggungan dengan persoalan hukum, etika, dan stabilitas sosial. Dalam hukum positif Indonesia, hak berpendapat dijamin dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Dalam perspektif fiqh siyasah, hak berpendapat dipandang sebagai bagian dari amar ma’ruf nahi munkar, musyawarah (syura), dan kontrol sosial, namun tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, maslahah, dan adab Islami. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, serta menganalisis pemikiran Al-Mawardi sebagai tokoh penting fiqh siyasah klasik. Dan tujuan penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial perlu diarahkan agar selaras dengan nilai-nilai syariah dan hukum positif, serta tidak disalahgunakan untuk tujuan provokatif atau merusak tatanan sosial. Fiqh siyasah dapat memberikan kerangka etik dan normatif dalam merumuskan batasan dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat secara digital.