Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur (Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan Nomor X/JN/2023/MS.Ksg)

Kasus pemerkosaan anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang semestinya ditangani sesuai dengan prinsip - prinsip yang semestinya dipertimbangkan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Namun, dari Putusan No. 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan No. X/JN/2023/MS.Ksg menunjukkan inkonsistensi dan ketidakkonsistenan penjatuhan ‘uqubat ta’zir dalam dua kasus yang serupa. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sanksi putusan dengan sanksi yang ada pada hukum Islam menurut hukum pidana Islam, setelah itu di analisis berdasarkan pemikiran peneliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian ini diketahui dua hal. Pertama, bahwa dari kedua putusan No. 6/JN/2023/MS.Ksg dan Putusan No. X/JN/2023/MS.Ksg diketahui bahwasanya adanya perbedaan jumlah sanksi ‘uqubat ta’zir yang diputuskan hakim dalam dua kasus yang serupa, yaitu 175 bulan atas pelaku kasus pertama dan 150 bulan atas pelaku kasus kedua. Putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan unsur - unsur hukum seperti setiap orang, dengan sengaja, dan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, bahwa menurut tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pelaku pemerkosaan ini termasuk ke dalam zina dan pelaku sudah menikah (muhsan) harus dihukum dengan hukuman rajam sampai mati dan pelaku diberikan hukuman tambahan (ganti rugi) berupa pembayaran mahar kepada korban berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku ke korban. Hal ini dalam hukum pidana Islam menilai bahwa berat ringannya sanksi itu tidak dilihat dari usia korban namun dilihat berdasarkan pelaku muhsan atau ghairu muhsan sehingga dapat mewujudkan dampak efek jera bagi pelaku.