Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Krueng Sikajang Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa Krueng Sikajang saat ini masih dihadapkan pada berbagai masalah kesejahteraan masyarakat seperti kemiskinan, ketimpangan sosial dan ekonomi. Keadaan perekonomian masyarakat yang belum stabil ini juga diperparah dengan kurang berkembangnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana desa untuk mendukungnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat Krueng Sikajang dalam perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yuridis empiris di desa Krueng Sikajang. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa Pemerintahan desa Krueng Sikajang telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Krueng Sikajang melalui program pembentukan pemerintahan desa dengan memilih datok penghulu dan perangkat desa lainnya. Hal ini dilakukan berdasarkan undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 31. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan dengan upaya pemberdayaan masyarakat desa yaitu dengan kegiatan penyuluhan masyarakat, pelatihan menjahit dan pelatihan olahraga bagi remaja. Upaya ini dilakukan berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 112. Namun, sejauh periode kepemimpinan Bapak M. Husin sebagai datok penghulu di desa Krueng Sikajang, masih banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum terealisasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana dan penyaluran dana bantuan sosial yang harus dilkeluarkan selama merebaknya wabah virus Covid-19. Selain itu, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Krueng Sikajang dilakukan dengan cara pembangunan desa yaitu pembangunan jalan penghubung antara desa, Pembangunan desa lainnya dilakukan dengan membangun Dam, renovasi rumah warga yang sudah tak layak huni, mereka juga melakukan renovasi kantor kepala desa dan juga Polindes. Upaya ini dilakukan berdasarkan undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78.