Persyaratan Kewajiban Vaksinasi dalam Pelayanan Publik dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13 A Ditinjau dari Fiqh Siyasah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah tentang kewajiban vaksinasi dan kaitannya dengan pelayanan publik dalam Peraturan presiden Nomor 14 tahun 2021. Dalam kajian ini, peneliti melakukan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji Peraturan presiden Nomor 14 tahun 2021 Pasal 13 A tentang sanksi administrative berupa penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa berdasarkan tinjauan fiqih siyasah tentang kewajiban vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 harus segera memenuhi kewajiban vaksinnya demi kemaslahatan dharuriyah atau dengan alasan darurat demi kepentingan masyarakat banyak, yaitu memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, berdasarkan surat Al Maidah ayat 3 dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 vaksin COVID-19 dibolehkan karena alasan darurat. Salah satu sanksi yang diberikan kepada sasaran vaksin COVID-19 yang menolak vaksin adalah dengan penundaan atau penghentian pelayanan administrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Berdasarkan pandangan fiqih siyasah dusturiyah dalam ruang lingkup ‘idariyah yang membahas tentang pelayan administrasi, hal ini sesuai dengan indikator dalam sistem pelayanan administrasi dalam konsep ‘idariyah, yaitu sederhana dalam peraturan dan cepat dalam pelayanan. Kedua prinsip tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperlancar program vaksin COVID-19. Setiap warga negara yang sudah dinyatakan sebagai wajib vaksin namun malah menolak vaksin akan dipersulit dalam hal pelayanan administrasinya. Di sisi lain, mereka juga akan diperlambat atau ditunda pelayanan administrasinya dikarenakan belum menyelesaikan kewajiban vaksin.