Skripsi
Teks lengkap tersedia
Efektivitas Program’bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt)terhadap Fakir Miskin Ddi’kota Langsa
SF
Syarifah Fitri Yanti
Abstrak
Syarifah Fitri Yanti, 2026, Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) terhadap Fakir Miskin di Kota Langsa (Tinjauan Hukum Ekonomi
Syari’ah dan Pedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019),
Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Program Magister Pascasarjana Institut
Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Zulkarnaini, M.A., (II)
Dr. Safwan Kamal, S.E.I., M.E.I.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyaluran Program
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Langsa, menilai efektivitasnya
terhadap fakir miskin, serta mengkaji kesesuaiannya dengan perspektif Hukum
Ekonomi Syariah dan Pedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun
2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap penerima manfaat
BPNT di lima kecamatan di Kota Langsa, serta informan dari Dinas Sosial,
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan pendamping Program
Keluarga Harapan (PKH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme
penyaluran BPNT di Kota Langsa telah dilaksanakan sejak tahun 2019 di lima
kecamatan, dengan penerima yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS). Penyaluran bantuan dilakukan secara berkala setiap bulan dengan
nilai manfaat sebesar Rp200.000 per bulan. Namun, dari aspek efektivitas,
program BPNT dinilai belum optimal karena masih ditemukan ketidaktepatan
sasaran, yaitu adanya penerima yang secara ekonomi sudah mampu, sementara
sebagian masyarakat yang berhak justru belum memperoleh bantuan. Selanjutnya,
dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dikenal konsep Maqashid al-Shariah,
yaitu prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam yang berorientasi pada
kemaslahatan umat. Konsep ini mencakup, antara lain, pemeliharaan agama
melalui penerapan keadilan dalam penyaluran bantuan BPNT, serta pemeliharaan
harta melalui pemanfaatan bantuan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, Pedoman Umum Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019
menegaskan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin,
negara melaksanakan penanganan melalui penyaluran bantuan sosial pangan
secara non-tunai (BPNT) yang transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan
tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci:
EfektivitasBantuan Pangan Non Tunai (BPNT)Hukum EkonomiSyari’ahPedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun2019.
Cara mengutip
Syarifah Fitri Yanti
(2025)
Efektivitas Program’bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt)terhadap Fakir Miskin Ddi’kota Langsa.
Skripsi, IAIN Langsa.
