IMPLEMENTASI UU NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (PIHU) (STUDI PADA PUSAT LAYANAN HAJI DAN UMRAH KOTA LANGSA)

HABIB ALAM DARUSSALAM, 2032019042 (2026) IMPLEMENTASI UU NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (PIHU) (STUDI PADA PUSAT LAYANAN HAJI DAN UMRAH KOTA LANGSA). Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN IAIN LANGSA.

[img] Text
Skripsi _Darus_HTN.pdf

Download (963kB)

Abstract

Pada penelitian ini membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beserta perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 pada Pusat Layanan Haji dan Umrah Kota Langsa. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pelayanan, pembinaan, pengawasan, serta perlindungan terhadap jemaah haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 memberikan penguatan terhadap tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk aspek pengawasan, sistem informasi, pembinaan, pemanfaatan kuota, serta peningkatan kualitas pelayanan jemaah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak Pusat Layanan Haji dan Umrah Kota Langsa serta masyarakat pengguna layanan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui sejauh mana implementasi regulasi berjalan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 di Pusat Layanan Haji dan Umrah Kota Langsa telah berjalan cukup baik, khususnya dalam pelayanan administrasi pendaftaran haji dan umrah, pemberian informasi, serta pembinaan kepada calon jemaah. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika kebijakan terbaru. Kehadiran Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 menjadi landasan baru dalam memperkuat sistem pelayanan berbasis data, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan jemaah sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Kota Langsa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Pusat Layanan Haji dan Umrah Kota Langsa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih memerlukan peningkatan pada aspek fasilitas, digitalisasi layanan, dan penguatan sumber daya manusia agar pelaksanaan pelayanan haji dan umrah dapat berjalan lebih optimal, profesional, dan sesuai dengan perkembangan regulasi terbaru.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing I : Nur Anshari, M.H Pembimbing II: Asih Pertiwi, M.H
Uncontrolled Keywords: Implementasi, Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, UU Nomor 8 Tahun 2019, UU Nomor 14 Tahun 2025, Pusat Layanan Haji dan Umrah Kota Langsa
Subjects: Hukum Islam > Haji
Hukum Islam > Haji > Umrah
Divisions: Fak. Syariah > Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Depositing User: Unnamed user with email pustaka@iainlangsa.ac.id
Date Deposited: 07 Jul 2026 02:40
Last Modified: 07 Jul 2026 02:40
URI: http://digilib.iainlangsa.ac.id/id/eprint/4748

Actions (login required)

View Item View Item