Analisis Faktor Terjadinya Golongan Putih pada Pilkada Walikota Langsa Tahun 2024-2029 Perspektif Fiqh Siyasah al-DUSTURIYYAH

Tingginya angka golongan putih (golput) sebesar 38,8% tingkat golput pada Pilkada Wali Kota Langsa Tahun 2024–2029 menunjukkan rendahnya partisipasi politik masyarakat, dengan tingkat partisipasi pemilih hanya 61,2%, yang berarti hampir 4 dari 10 pemilih terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya; kondisi ini berdampak pada legitimasi pemerintahan dan kualitas demokrasi serta perlu dikaji secara mendalam baik dari perspektif demokrasi maupun fiqh siyasah al-dustūriyyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi golput terhadap legitimasi pemerintahan dan demokrasi di Kota Langsa serta mengkaji fenomena golput dalam perspektif fiqh siyasah al-dustūriyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji fenomena golput dalam perspektif fiqh siyasah al-dustūriyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena golput dalam Pilkada Wali Kota Langsa Tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor struktural dan sosiologis, terutama rendahnya kualitas kampanye pasangan calon, keterbatasan pendidikan dan literasi politik, serta kondisi ekonomi masyarakat yang menyebabkan minimnya perhatian terhadap proses politik. Golput tidak terjadi karena tekanan, manipulasi, atau pelanggaran pemilu, melainkan lebih didorong oleh sikap apatis dan kekecewaan terhadap elite politik serta kurangnya kedekatan calon dengan Masyarakat. Selain itu, tingginya angka golput berdampak pada penurunan legitimasi sosial pemerintah daerah, berkurangnya tingkat kepercayaan publik, serta melemahnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil, meskipun secara hukum pemerintahan hasil Pilkada tetap sah. Dalam perspektif Fiqh Siyasah al-Dusturiyyah, partisipasi politik merupakan tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kemaslahatan umat; golput dapat dibenarkan secara syar‟i sepanjang tidak menimbulkan kemudaratan, namun jika dilakukan secara masif hingga melemahkan legitimasi dan kesejahteraan masyarakat, maka hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip maslahah.