Problematika Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018

Akhyar Sirajuddin, 5012023017 (2025) Problematika Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018. Masters thesis, IAIN Langsa.

Text AKHYAR SIRAJUDDIN .pdf Download (8MB)

Abstract

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Di Kabupaten Aceh Tamiang dana zakat terus dikumpulkan namun manfaatnya belum signifikan di rasakan oleh masyarakat dan di buktikan dengan angka kemiskinan yang meningkat. Persoalan yang muncul disebabkan masih minimnya pemahaman tentang zakat dan juga kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat. Selain itu, masyarakat cenderung membayarkan zakatnya langsung tanpa menyetornya ke baitul mal yang dalam prakteknya tidak di benarkan Undang-Undang. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana problematika terhadap pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang? 2) Bagaimana tinjauan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal terhadap problematika pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan memperoleh data langsung dari lapangan yang menjadi data primer melalui serangkaian wawancara dari responden-responden dan informan yang terkait dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari para ketua baitul mal dan staf di baitul mal. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Problematika terhadap pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan kendala hukum dalam pengelolaan zakat. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya zakat disebabkan oleh kurangnya edukasi dan informasi yang menyeluruh mengenai zakat. Kurangnya peran aktif dari lembaga-lembaga agama dalam menyosialisasikan dan memberikan pemahaman tentang zakat. Ketidaktaatan masyarakat terhadap mekanisme pengelolaan zakat dan kurangnya keterbukaan dan transparansi dalam pengumpulan. Tidak dilaksanakannya hukuman bagi orang yang beragama Islam atau badan usaha menyebabkan timbul ketidaksadaran yang berkepanjangan. Ketentuan zakat yang di bayarkan menjadi faktor pengurangan pajak sampai saat ini belum terlaksana. 2) Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada untuk mengatur pengelolaan zakat di Aceh Tamiang, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola zakat. Di sisi lain, minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan lemahnya sosialisasi dari lembaga terkait turut menghambat kesadaran dan partisipasi dalam menunaikan zakat secara resmi. Tidak adanya data potensi zakat dan minimnya keseriusan pemerintah dalam optimalisasi terhadap pengumpulan zakat. Serta kendala regulasi perpajakan juga menjadi tantangan tersendiri, di mana bukti setor zakat melalui Baitul Mal belum diakui sebagai pengurang pajak penghasilan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	PEMBIMBING I :Prof. Dr. Iskandar, M.CL PEMBIMBING II:Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I
Uncontrolled Keywords:	Problematika Pengumpulan Zakat, Baitul Mal, UU No. 23 Tahun 2011, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018.
Subjects:	Hukum Islam > Fiqih > Zakat
Divisions:	Pasca. Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	Unnamed user with email pustaka@iainlangsa.ac.id
Date Deposited:	03 Jun 2026 08:58
Last Modified:	03 Jun 2026 08:58
URI:	http://digilib.iainlangsa.ac.id/id/eprint/4660

Actions (login required)

View Item