Perilaku Politik Transaksional pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Langsa Tahun 2024 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini mengkaji perilaku politik transaksional dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Langsa 2024 melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Politik transaksional, yang melibatkan praktik seperti money politics, janji jabatan, dan bantuan bersyarat, telah mengubah proses demokrasi menjadi transaksi ekonomi jangka pendek, merusak integritas pemilihan, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan suap (risywah), ketidakjelasan (gharar), dan spekulasi (maysir). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan pelaku politik, tokoh masyarakat, dan pengawas pemilu, serta analisis dokumen dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik transaksional di Kota Langsa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemberian uang tunai, janji jabatan, dan pemanfaatan tokoh agama untuk mobilisasi suara. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan ('adl), transparansi, dan akuntabilitas (amanah) dalam ekonomi syariah, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi dan pembangunan daerah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan strategi pencegahan berbasis syariah, seperti pendidikan politik berbasis nilai Islam, penguatan mekanisme pengawasan (hisbah), serta integrasi hukum positif dan norma syariah dalam penegakan aturan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta iklim politik yang lebih bersih, adil, dan bebas dari praktik eksploitatif di masa mendatang.