PEMUTUSAN PERTUNANGAN SEPIHAK (Studi Komparatif KHI dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia)

Sri Rahima Handayani, 2022019012 (2024) PEMUTUSAN PERTUNANGAN SEPIHAK (Studi Komparatif KHI dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia). Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN IAIN LANGSA.

Text SKRIPSI SRI RAHIMA HANDAYANI (HKI).pdf Download (517kB)

Abstract

Pertunangan yaitu permintaan dari seorang laki-laki atau perantara yang dipercaya kepada seseorang perempuan untuk menikahi perempuan tersebut sesuai dengan aturan-aturan sesuai dengan agama. Penelitian ini menganalisis secara komparatif perbedaan perlindungan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pemutusan pertunangan (khitbah) secara sepihak antara sistem hukum Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sistem hukum Malaysia melalui Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 bahagian II- Perkawinan seksyen 15. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 ayat (1) dan (2) bahwasanya pertunangan belum menimbulkan akibat hukum akan tetapi bila ingin memutuskan hubungan pertunangan maka dengan cara yang baik, sesuai tuntutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Sedangkan Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 bahagian II- Perkawinan seksyen 15. Pertunangan yaitu apabila pertunangan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum syarak baik secara lisan atau tulisan kemudian ada salah satu pihak yang tiba-tiba memutuskan pertunangan tanpa alasan yang jelas maka pihak yang memutuskan hubungan harus bertanggung jawab untuk mengembalikan pemberian-pemberian yang telah diberikan pada saat pertunangan apabila sudah tidak ada maka di ganti sesuai dengan nilai pemberian tersebut dan apabila ada pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut hak nya ke Mahkamah Syari’ah. penelitian hukum keluarga IsIam Normatif Komparatif – Kualitatif kepustakaan (Library Research) dengan sumber data yang berasal dari Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia digunakan untuk membandingkan norma hukum dari kedua yurisdiksi. Hasil studi menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam KHI yang mengakibatkan ketidakpastian bagi korban, berbanding terbalik dengan Enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia yang memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan materiil yang jelas. Penelitian ini merekomendasikan adanya revisi atau perluasan yurisprudensi di Indonesia untuk memberikan perlindungan yang setara terhadap pihak yang dirugikan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing I : Syawaluddin Ismail, Lc., MA Pembimbing II: Dessy Asnita, M.H.I
Uncontrolled Keywords:	Pemutusan Pertunangan, Kompilasi Hukum Islam, Enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia, Ganti Rugi
Subjects:	Hukum Keluarga Islam
Divisions:	Fak. Syariah > Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Depositing User:	mrs Editor Pustaka
Date Deposited:	28 Apr 2026 03:44
Last Modified:	28 Apr 2026 03:44
URI:	http://digilib.iainlangsa.ac.id/id/eprint/4530

Actions (login required)

View Item