Praktik Pemungutan Pajak Restoran sebagai Implementasi Qanun Kota Langsa No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran dalam Tinjauan Fiqh Muamalah

Pemungutan pajak di Kota Langsa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu 10% dari pembeli, jadi pembeli harus membayar makanan dengan harga Rp.10.000,00 menjadi Rp.11.000,00 baik diketahui dan tanpa sepengetahuan pembeli bahwa yang harus membayar pajak ialah pihak penjual sebagai wajib pajak bukan pihak pembeli. Selain itu masih terdapat pemilik restoran yang membayar terlambat pajak di kota Langsa. Untuk mengetahui latar belakang pentapan pajak makan yang dikenakan kepada konsumen di Kota Langsa. Untuk mengetahui respon pengusaha restoran dan konsumen atas pemberlakuan pajak makan yang dibebankan kepada konsumen. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Qanun kota Langsa No. 9 Tahun 2010 tentang pajak restoran. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu, wawancara, dokumentasi dan observasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan hotel di Kota Langsa berjalan sesuai dengan Qanun yang telah ditetapkan yaitu 10% dari hasil yang diperoleh. Namun dalam pemungutan masih terdapat ketidak jujuran dalam pemungutannya. Sehingga pada saat ini pemerintah telah menggunakan sistem Qris dalam mengatasi kecurangan yang dalam pemungutan pembiyaan. Respon yang diberikan pengusaha restoran dan hotel terhadap pemungutan pajak hampir sepenuhnya menerima dengan baik. Karena pajak merupakan salah satu penghasilan daerah yang dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat di kota Langsa. Ditinjau menurut fikih muamalah terhadap implementasi Qanun Kota Langsa No.9 Tahun 2010 sudah sesuai dengan hukum fiqh muamalah, hal ini dikarenakan penetapan pajak yang diberikan tidak memberatkan bagi pengusaha dan juga pendapatan pajak yang diberikan dipergunakan untuk kemaslahatan umat