Tinjauan Al-Maslahah Al-Murasalah Terhadap Putusan: 142/Pid.B/2023/PN.KSp terkait Penggelapan Mobil

Permasalahan pidana penggelapan yang telah diputus inkrcht (berkekuatan hukum tetap) dengan sanksi hukuman atas dakwaan penggelapan dalam putusan nomor; 142/pid.B/2023/PN. Ksp dalam putuantersebut terdakwa dituntut hukuman penjara selama 8 bulan dan membayar uang sebesar Rp 5.000. Hal ini timbul permasalahan putusan tersebut. Karena, hukuman penjara dengan hukum denda tidak ada keseimbangan diantara keduanya jika dilihat dari kerugian yang ditanggung oleh korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan modal pada putusan nomor: 142/Pid.B/2023/PN.KSP/. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahhui pertimbangan hakim dan tinjauan maslahah mursalah terhadap tindak pidana penggelapan mobil pada putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN.KSP/. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dan tinjauan maslahah mursalah terhadap tindak pidana penggelpan mobil pada putusan nomor 142/Pid.B/2023/PN.KSP/. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan mobil pada putusan nomor:142/Pid.B/2023/PN.KSP/.Yaitu Berdasarkan pengumpulan bukti-bukti yang mendalami fakta-fakta hukum dan menganalisis unsur unsur yang terdapat dalam pasal 372 KUHP serta Pertimbangkan keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Tinjauan maslahah mursalah terhadap pengelapan mobil pada putusan nomor 142/Pid.B/2023/PN.KSP/ yaitu pada putusannya telah memenuhi perlindungan atas hifz al-mal dari kepemilikan harta korban. Pada hifz al-nafs tidak terpenuhi secara baik dikarenakan perbedaan denda yang didapatkan oleh terdakwa sangat berbanding terbalik dengan kerugian keuangan yang harus diterima korban. Dari tinjauan sisi hajiyah bahwa hakim harus memastikan bahwa pelaku mengembalikan atau memberikan kompensasi atas harta yang digelapkan. dari sisi tahsiniyah, adanya transparansi yag dilakukan oleh hakim telah membuktikan penerapan nilai-nilai moral kepada masyarakat.