Lewati ke isi
Perpustakaan IAIN Langsa Bantuan Kebijakan IDEN
Repository IAIN Langsa
Skripsi Teks lengkap tersedia

Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa

IM
Iksal Maulana NIM 2032019025 · Hukum Tata Negara (Siyasah) · 2025

Abstrak

an hukum gratis padahal, Pasal 3 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan bahwa penyelesanggaraan bantuan hukum dimaksud untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi fakir miskin didaerah dalam menghadapi permasalahan hukum. Masih tingginya jumlah masyarakat miskin di Kota Langsa menjadi sangat penting melakukan penerapan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa serta untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam implementasinya.Melalui metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini mengungkapkan dua hal. Hasil/temuan penelitian: Pertama, Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa belum terimplementasi dengan maksimal, beberapa persoalan tidak terimplementasi Qanun bantuan hukum bagi rakyat miskin di Kota Langsa antra lain kurangnya kesadaran hukum dalam rakyat miskin, akses menuju peradilan hanya bersifat formalitas, diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum, belum adanya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum. Kedua, Adapun berbagai hambatan dalam implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa kurangnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa, sehingga masyarakat tidak tau mengenai keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sedangkan upaya dalam pengimplementasian Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tersebut pemerintah harus merevisi peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum terkait prosedur akreditasi dan pendanaan serta menambahkan pengawasan dalam penerapannya
Kata kunci: QanunBantuan HukumMasyarakat Miskin

Cara mengutip

Iksal Maulana (2025) Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa. Skripsi, IAIN Langsa.
Tindakan petugas
Lihat karya Lihat karya