Tinajauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Matang Seping Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014

Badan Usaha Milik Desa ini bisa menciptakan sumber pendapatan untuk Desa. Namun dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa ini ternyata belum maksimal karena belum ada pengelolaan secara optimal. Sehingga dalam hal inilah yang mendorong rasa ingin tahu peneliti terhadap permasalahan tentang pengelolaan BUMDes di desa Matang Seping dari aspek Fiqh siyasah, dikarenakan dalam pengelolaannya ada kewenangan pemerintah desa dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Matang Seping berasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptfi kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu cara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Matang yaitu dengan menjalankan bisnis sosial, bisnis pemyewaan, menjalankan usaha perantara, bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang, bisnis keuangan, serta menjalankan usaha bersama. Jika dilihat dari lingkungan ekonomi dalam implementasi program BUMDes secara umum telah kondusif. Tingkat ekonomi masyarakat cenderung lebih baik. Dengan sumber daya yang berpotensi di Desa Matang Seping maka banyaknya usaha dagang dan beberapa UMKM dapat mengurangi jumlah pengangguran. Dengan demikian dapat dinyataka bahwa pengelolaan BUMDes di Desa Matang Seping telah sesuai dengan acuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.