Optimalisasi Permensos No 6 Tahun 2021 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak Huni Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Gampong Seneren, Gayo Lues)

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Gayo Lues terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk dapat menempati rumah yang layak huni. Dengan memberikan bantuan berupa landasan dari kepastian hukum yang menyediakan bantauan rumah layak serta sehat terhadap pakir miskin di Kabupatem Gayo Lues. Peraturan yang tercantum yaitu syarat dan kriteria rumah bagi penerima rumah tidak layak huni mulai dari dingding, luas lantai, kondisi atap, dan kamar mandi. Rumusan masalah di dalam penelitian ini bagaimana optimalisasi rehabilitasi rumah tidak layak huni menurut permensos No. 6 tahun 2021 di kampung Seneren dan bagaimana optimalisasi program RS-RTLH perspektif fiqh siyasah. Jenis penelitian lapangan (field reseach) yaitu melalui wawancara, observasi, dokumentasi beserta data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (hukum mengenai optimalisasi terhadap masyarakat) melalui pendekatan perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Hasil dari penelitian yaitu optimalisasi permensos No. 6 tahun 2021 program RS -RTLH perspektif fiqh siyasah di Kampung Seneren belum terlaksana dengan baik, tidak semua masyarakat yang masuk di dalam syarat dan kriteria mendapatkan bantuan RS-RTLH, kurangnya anggaran yang diberikan pemerintah sehingga menghambat terlaksananya rumah yang baik, jumlah kuota yang minum, kurangnya sosialisasi yang tidak terjaga dengan baik dan alat bangunan yang kurang berkualitas. Pelaksanaan di dalam peraturan bupati Gayo Lues yang dijalankan oleh dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kab. Gayo Lues belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurang di perioritaskan rumah dari calon dari penerima RSRTLH yang kondisi lebih parah yang lebih berhak atas bantuaan ini, yang artinya dinas perumahan dan kawasan pemukiman selaku pelaksana belum amanah di dalam melaksanakat tugasnnya sedangkan menurut perspektif fiqh siyasah yaitu pemimpin harus dapat berlaku adil saat menjalankan amanah sebagai pemimpin agar tercapainya suatu kemaslahatan terhadap masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.