Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Aceh Tamiang No.1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung (Studi di Kampung Tengku Tinggi Kec. Bendahara Kab. ACeh Tamiang)

Dana Desa adalah dana perimbangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa merupakan perwujudan dari adanya desentralisasi fistal yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan desa, melaksanakan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan swadaya gotong royong dan kemandirian ekonomi. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran dan belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Desa Tengku Tinggi dan sanksi hukum apabila Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa tidak sesuai dengan PERBUB Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawncara, dokumntasi, dan analisis data. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif serta pustaka. Dari penelitian ini yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa di desa Tengku Tinggi Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang belum sepenuhnya mengacu atau berpedoman dengan peraturan yang berlaku. Kemudian sanksi hukum pemerintah desa apabila tidak sesuai dengan PERBUB yaitu akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis. Penghentian penyaluran dana desa apabila Datok Penghulu melakukan penyalahgunaan dana desa, kampung mengalami ketidakjelasan status hukum atau administrasi.