Tesis (S2)
Teks lengkap tersedia
Penerapan Surat Edaran Nomor:P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kota Langsa Perspektif Maqashid Al-Syari'ah
AS
Apmilina Sari
Abstrak
Di Indonesia, pernikahan dalam masa idah istri telah diatur dalam Surat
Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 DIRJEN BIMAS
ISLAM tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri. Dalam Surat Edaran ini
menyebutkan bahwa seorang mantan suami diperkenankan melangsungkan
sebuah pernikahan dengan wanita lain apabila telah selesai masa idah yang
dijalankan oleh mantan istrinya, dan jika ia ingin merujuk bekas istrinya haruslah
mengajukan izin poligami ke pengadilan, yang bertujuan untuk menghindari
poligami terselubung. Namun dalam penerapannya, di Kota Langsa masih
ditemukannya peristiwa pencatatan nikah yang dilakukan terhadap suami yang
menikah dalam masa idah istrinya. Dari latar belakang tersebut, maka penulis
akan menganalisis penerapan Surat Edaran Menteri Agama tentang pernikahan
dalam masa idah istri di Kota Langsa dan menganalisanya dengan menggunakan
konsep maqashid al-syari’ ah untuk mengetahui hukum menerapkan regulasi ini.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan
adalah dengan melakukan wawancara serta dokumentasi. Wawancara dilakukan
untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari Kepala KUA Kecamatan di
Kota Langsa.
Hasil penelitian ini adalah surat edaran tersebut telah diterapkan di KUA
Kecamatan Kota Langsa, meskipun dalam pelaksanaanya Kepala KUA Langsa
Baro dan Langsa Barat memiliki kebijakan lain, keduanya tetap mencatatkan
pernikahan, karena adanya kasus-kasus pengecualian yang mengharuskan mereka
untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Tinjauan maqashid al-syari’ ah terhadap
penerapan surat edaran nomor: P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan
dalam masa idah istri telah sesuai dengan tujuan maqashid al-syari’ ah yaitu
mendatangkan kemaslahatan bagi mantan suami, mantan istri, wanita lain yang ingin
dinikahkan oleh mantan suami serta anak. Konsep maqashid al-syari’ ah terkait
penerapan surat edaran ini menempati tingkatan hajjiyat dalam rangka memelihara,
melindungi hak-hak istri serta anak dan juga dalam rangka suatu bentuk upaya
pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negaranya.
Kata kunci:
PernikahanMasa Idah IstriMaqashid Al-Syari'ah
Cara mengutip
Apmilina Sari
(2023)
Penerapan Surat Edaran Nomor:P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kota Langsa Perspektif Maqashid Al-Syari'ah.
Tesis (S2), IAIN Langsa.
