Skripsi
Teks lengkap tersedia
Kumulasi Gugatan dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif antara Ketentuan yang Berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri)
ER
Elyana Retno Andriani
Abstrak
Pelaksanaan kumulasi gugatan yang berlaku di Peradilan Agama dan Peradilan Negeri terdapat perbedaan yang menonjol, menurut Peradilan Agama gugatan perkara perceraian dapat digabungkan dengan perkara-perkara lain yang masih berhubungan, sementara pada Peradilan Negeri tidak dapat dilaksanakannya kumulasi gugatan pada perkara perceraian, karena Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tidak mengatur mengenai kumulasi gugatan. Penelitian ini berjudul Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif Antara Ketentuan yang Berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri). Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kumulasi gugatan dalam perkara perceraian, dan bagaimana penyelesaian kumulasi gugatan
dalam perkara perceraian di Peradilan Agama dan Peradilan Negeri. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian untuk mengetahui cara penyelesaian kumulasi gugatan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kesimpulan yang diperoleh adalah Undang-Undang tentang Peradilan Agama mengatur pembolehan melaksanakan kumulasi
gugatan dengan perkara-perkara lain yang masih memiliki koneksitas. Sedangkan pada Peradilan Negeri tidak dapat dilaksanakannya kumulasi gugatan dalam perkara perceraian, karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai adanya kumulasi gugatan. Ini menjelaskan bahwasanya gugatan perceraian tidak boleh digabungkan dengan gugatan lain walaupun adanya koneksitas. Dan penyelesaiannya ialah jika diputus secara bersamaan lebih memberikan kemaslahatan.
Kata kunci:
FIKIHCERAIPERADILAN AGAMA
Cara mengutip
Elyana Retno Andriani
(2014)
Kumulasi Gugatan dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif antara Ketentuan yang Berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri).
Skripsi, IAIN Langsa.
