Artikel - Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang No. 347/Pdt.G/2013/Ms.Ksg Perceraian Pns Menurut Pp No. 10 Tahun 1983 Jo Pp No. 45 Tahun 1990

Dhuha Yuktika, 2022018041 (2023) Artikel - Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang No. 347/Pdt.G/2013/Ms.Ksg Perceraian Pns Menurut Pp No. 10 Tahun 1983 Jo Pp No. 45 Tahun 1990. -, - (-). pp. 1-20. ISSN - (Unpublished)

Text hki--artikel Dhuha.pdf Download (246kB)

Abstract

Pada Perceraian Pegawai Negeri Sipil, PNS diharuskan memiliki atau mengantongi izin dari atasannya. Ketentuan tentang Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai harus memiliki izin atasannya terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, mengenai aturan perceraian Pegawai Negeri Sipil menurut PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990 dan analisis putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin dari atasannya. Berdasarkan dari permasalahan – permasalahan dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui aturan perceraian bagi PNS menurut PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 dan untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Syar’iyah No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Yurudis Normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari putusan No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin menunjukkan bahwa aturan dari PP tersebut PNS diharuskan mendapatkan izin dari atasannya, yang dapat diartikan PNS tidak dapat bercerai tanpa izin atasannya dan aturan tersebut menyebutkan sanksi yang diperoleh adalah salah satu jenis hukuman disiplin berat dan dari perkara tersebut diketahui bahwa penggugat membuat surat keterangan akan menanggung segala resiko dari persidangan setelah itu hakim memeriksa perkaranya. Dari analisis diketahui jika PP tersebut hanya berlaku dan mengikat PNS dan hakim tidak terikat dengan PP tersebut. Dan juga pada perkara ini hakim mengabulkan perceraiannya karena fakta – fakta dipersidangan membuat hakim mempertimbangkan untuk dijatuhkannya talak bain sugra pada penggugat.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Putusan, Mahkamah Syar’iyah Perceraian, Pegawai Negeri Sipil
Subjects:	Hukum Islam > Fiqih > Cerai
Divisions:	Fak. Syariah > Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Depositing User:	mrs Editor Pustaka
Date Deposited:	14 Jul 2023 04:03
Last Modified:	14 Jul 2023 04:03
URI:	http://digilib.iainlangsa.ac.id/id/eprint/3669

Actions (login required)

View Item