Pelaksanaan Fungsi MDSK dalam Penganggaran dan Pengawasan Dana Desa di Kampung Tanjung Keramat

Akhir-akhir ini sering kita lihat bahwa pemerintahan desa lupa apa tugas dan tanggung jawab atas jabatan yang sedang dipikulnya, sering sekali kita lihat para MDSK tidak tahu apa sebenarnya tugasnya dan apa kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suatu desa dimana dia menjabat. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran MDSK menurut Undang-Undang di Indonesia. Dan mengetahui Pelaksanaan fungsi MDSK dalam penganggaran dan pengawasan dana desa di Kampung Tanjung Keramat. Penulisan dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, ialah dengan cara penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, dan kaidah dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Peran MDSK menurut Peraturan Perundang-undangan yaitu mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belum ada Pelaksanaan fungsi MDSK dalam penganggaran dan pengawasan dana desa di Kampung Tanjung Keramat. Hal ini dikarena pihak MDSK dan pihak Datuk Penghulu belum mengerti peraturan perundang-undangan, sehingga dalam proses penganggangaran Dana Desa pihak MDSK tidak diikut sertakan. Disarankan kepada pihak DPMG dan Inspektorat Kabupaten Aceh Taming untuk memberi pemahaman kepada seluruh perangkat desa mengenai tugas dan wewenang Majelis duduk setikar. Disarankan kepada pihak Datok untuk menjalankan perintah perundang untuk dalam mengelola dana desa Disarankan kepada pihak MDSK untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang�undangan.