Skripsi
Teks lengkap tersedia
Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang No. 347/Pdt.G/2013.Ksg Mengenai Perceraian Bagi PNS Menurut PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990
DY
Dhuha Yuktika
Abstrak
Pada Perceraian Pegawai Negeri Sipil, PNS diharuskan memiliki atau
mengantongi izin dari atasannya. Ketentuan tentang Pegawai Negeri Sipil yang
ingin bercerai harus memiliki izin atasannya terdapat dalam PP No. 10 Tahun
1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah,
mengenai aturan perceraian Pegawai Negeri Sipil menurut PP No. 10 tahun 1983
JO PP No. 45 tahun 1990 dan analisis putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor
347/Pdt.G/2013/MS.Ksg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin
dari atasannya. Berdasarkan dari permasalahan – permasalahan dalam penelitian
ini maka tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui aturan perceraian bagi
PNS menurut PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 dan untuk
mengetahui analisis putusan Mahkamah Syar’iyah No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg.
Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Yurudis Normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari putusan No.
347/Pdt.G/2013/MS.Ksg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin
menunjukkan bahwa aturan dari PP tersebut PNS diharuskan mendapatkan izin
dari atasannya, yang dapat diartikan PNS tidak dapat bercerai tanpa izin atasannya
dan aturan tersebut menyebutkan sanksi yang diperoleh adalah salah satujenis
hukuman disiplin berat dan dari perkara tersebut diketahui bahwa penggugat
membuat surat keterangan akan menanggung segala resiko dari persidangan
setelah itu hakim memeriksa perkaranya. Dari analisis diketahui jika PP tersebut
hanya berlaku dan mengikat PNS dan hakim tidak terikat dengan PP tersebut.
Dan juga pada perkara ini hakim mengabulkan perceraiannya karena fakta – fakta
dipersidangan membuat hakim mempertimbangkan untuk dijatuhkannya talak
bain sugra pada penggugat.
Kata kunci:
PutusanMahkamah Syar’iyah PerceraianPegawai Negeri Sipil.
Cara mengutip
Dhuha Yuktika
(2023)
Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang No. 347/Pdt.G/2013.Ksg Mengenai Perceraian Bagi PNS Menurut PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990.
Skripsi, IAIN Langsa.
