Tesis (S2)
Teks lengkap tersedia
Kedudukan Wali Muhakkam Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Ulama Aceh
M
Martini
Abstrak
Penelitian ini didasari oleh adanya fenomena perkawinan sirri di Aceh,
khususnya terhadap perkawinan sirri dengan menggunakan wali muhakkam.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama Aceh
terhadap kedudukan wali muhakkam dalam perkawinan di Aceh serta analisis
terhadap pandangan tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan bentuk
penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan metode kualitatif, Data primer
penelitian ini berupa data yang diperoleh dari data lapangan dalam bentuk
pandangan ulama Aceh terhadap kedudukan wali muhakkam dalam perkawinan
yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. lalu sekunder yang terdiri dari
hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, meliputi buku-buku, karya
ilmiah dan sumber lainnya. Tulisan ini menggunakan pendekatan Socio-legal dan
dianalisis secara deskriptif-kualitatif.
Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal: Pertama, Islam perkawinan
membolehkan penggunakan wali muhakkam dalam perkawinan apabila terpenuhi
syarat-syarat didalamnya yaitu wanita calon istri tidak mempunyai wali nasab atau
wala’ atau ghaib dua marhalah atau lebih, Muhakkam itu seorang mujtahid baik
ditempat itu ada hakim atau tidak, Muhakkam itu orang adil, jika ditempat itu tidak
ada hakim dan Muhakkam itu ahli Syahadah (memenuhi syarat-syarat saksi).
Kedua, ulama di Aceh memiliki pendapat yang beragam terkait persoalan wali
muhakkam ini, ada yang berpendapat persoalan wali muhakkam ini masih relevan
untuk diberlakukan saat ini, ulama yang berpendapat demikian adalah Lem Faisal,
Muhibbuththabary, dan Damanhuri Basyir. Dan Sebagian berpendapat bahwa
ketentuan tersebut sudah tidak relevan lagi ulama yang berpendapat demikian
adalah Abu Paya Pasi, Warul Walidin, Faisal dan Mawardi Djuned. Ketiga, Peneliti
menyimpulkan bahwa karena peran pemerintah sebagai hakim telah melarang
menikah dengan wali muhakkam, mestinya tidak ada perbedaan pendapat lagi
karena ketentuan penguasa itu berfungsi menghilangkan ikhtilaf. Ada kaidah fikih
yang berbunyi: hukmu al-hakimi ilzamun wa yarfa’u al-khilaf (keputusan
pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaaan
pendapat), Dilihat dari sudut pandang hukum positif maka perkawinan dengan
menggunakan wali muhakkam dipandang cacat dimata hukum positif dan
menimbulkan ketidakpastian hukum karena hukum positif tidak lagi digunakan
sebagai pedoman perilaku setiap orang.
Kata kunci:
PerkawinanWali MuhakkamUlama AcehKepastian Hukum
Cara mengutip
Martini
(2022)
Kedudukan Wali Muhakkam Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Ulama Aceh.
Tesis (S2), IAIN Langsa.
