Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba (Analisis Pasal 118 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Tulisan ini berusaha menjelaskan tentang bagaimana tinjauann fiqh siyasah terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba (analisis pasal 118 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Dengan menggunakan metode library risearch, yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang terkait dengan masalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini adalah hukuman mati dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba diterapkan kepada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 dalam jenis ganja, heroin, kokain, morpin, opium, sabu-sabu dengan ketentuan berat dalam bentuk tanaman melebihi 1 kilogram, atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Adapun alasan peerintah menerapkan Hukuman mati bagi pengedar narkoba adalah karena kejahatan atas nama narkoba sangat meresahkan masyarakat indonesia dan mengganggu kemaslahatan umat dan juga termasuk dalam tindak kejahatan berat. Jika ditinjau dari fiqh siyasah narkotika di qiyaskan sebagai hukum khamr dalam Al-Qur’an. Sebagian ulama menarik kesimpulan dari beberapa dalil yang ada tentang permasalahan ini sehingga menyimpulkan bahwa setiap benda atau apa saja yang memberikan efek memabukkan sama status hukumnya yaitu haram, apakah ia diberi nama selain nama khamr atau nama modern tetap saja hukumnya haram. Dari pembahasan ini maka disimpulkan bahwa dari pespetif fiqh siyah mendukung adanya hukuman mati bagi pengedar narkoba karena masuk dalam kategori hukum takzir. Dalam pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa meminum khamar saja diharamkan, apa lagi memperjual belikan yang bertujuan memperoleh keuntungan. Sehingga hukuman mati pada kasus narkoba yang diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di tinjau dari fiqh siyasah hukuman mati boleh diterapkan kepada pengedar narkoba karna banyaknya kerusakan yang diakibatkannya, maka Penetapan Presiden adalah merupakan bagian dari ta’zir.