Tesis (S2)
Teks lengkap tersedia
Perceraian pada Rumah Tangga Narapidana (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021MS.Lgs.)
SM
Said Mahdar
Abstrak
Pasal 19 huruf c Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf c Kompilasi
Hukum Islam yang menyatakan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5
(lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung, sedangkan
dalam putusan Nomor: 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. Di dalam posita menyebutkan lama
waktu dipenjara Tergugat adalah 2,5 tahun, akan tetapi Hakim mengabulkan cerai
gugat tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah Apa faktor yang menyebabkan
terjadinya perceraian pada rumah tangga narapidana? Bagaimana putusan perkara
perceraian pada rumah tangga narapidana pada Putusan Mahkamah Syar’iah
Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs? Apa pertimbangan hakim dalam memutus
perkara perceraian rumah tangga narapidana pada Putusan Mahkamah Syar’iyah
Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs?
Jenis penelitian digunakan adalah penelitian dokumen (library research),
yakni penelitian membahas dokumen, sebuah produk pengadilan yang disebut
putusan, dalam hal ini berupa studi putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs..
dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data dengan mencari data- data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, membaca dan meneliti data
yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap, mencatat data secara
sistematis dan konsisten dan pencatatan yang teliti begitu diperlukan karena
manusia mempunyai ingatan yang terbatas kemudian penulis menganalisisnya.
Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya
perceraian pada rumah tangga narapidana adalah dari segi alasan hukum dan
tuntutan Penggugat, pertimbangan hukum Hakim, proses acara persidangan, dan
pembuktian. Putusan perkara perceraian pada rumah tangga narapidana pada
putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.
menggunakan putusan verstek telah sesuai, karena pihak Tergugat sudah
dipanggil secara patut sebanyak tiga kali akan tetapi pihak tergugat tidak juga
datang atau mengirimkan Wakil/Kuasanya, sehingga hukum acara yang
digunakan sudah benar sesuai ketentuan hukumyang berlaku. Pertimbangan
Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam memutuskan perkara Nomor
71/Pdt.G/2021/MS.Lgs., mengacu pada dasar hukum positif. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan telah terjadi adanya pertengkaran antara suami istri, kemudian Hakim mengaitkan dasar hukum dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan rumah tangga mereka sudah sampai keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya kemudian membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya serta Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugat cerai dikabulkan.
Kata kunci:
PerceraianRumah TanggaNarapidanaMahkamah Syar’iyahLangsa
Cara mengutip
Said Mahdar
(2022)
Perceraian pada Rumah Tangga Narapidana (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021MS.Lgs.).
Tesis (S2), IAIN Langsa.
