Tinjauan Yuridis Terhadap Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 Tentang Hak Langgeih

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih dan implikasinya terhadap pembangunan sosiokultural masyarakat Aceh yang sangat kental dengan adat istiadat dan syariat Islam berlandaskan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni, bagaimana Penerapan Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih di Aceh? dan bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dihadirkannya tentang hak langgeih dalam masyarakat Aceh dan untuk mengetahui Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih menurut Hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier dengan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mendeskripsikan dan menarik kesimpulan terhadap penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih hak langgeih (syuf’ah) tidak memberlakukan hak langgeih terhadap masyarakat non muslim. Hal ini karena masyarakat muslim lebih berhak mendapatkan hak langgeih (hak menyanggah) atas tanah yang akan dijual. Kedua, pandangan hukum positif terhadap Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih sebagai arahan dari lembaga ulama Aceh yang dibentuk oleh Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengacu pada Undang�Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang bersifat khusus (lex spesialis derogat legi generali).