Artikel
Teks lengkap tersedia
Konsistensi Civil Society dan Pemerintah Dalam Wacana Pembaruan Hukum Keluarga Di Maroko
DJ
Dr. Junaidi, M.Ed., MA
Terbit di At-Tafkir : Media Pendidikan, Hukum dan Sosial Keagamaan
Vol. 7 No. 2 · hlm. 126–142 · ISSN 1979-9357
Abstrak
Makalah ini membahas kontestasi antara negara dan masyarakat sipil dalam wacana revisi Hukum Keluarga Islam di Maroko. Isu tersebut dideskripsikan dengan mengutip bahwa wacana yang dikembangkan oleh masyarakat sipil dalam hal ini adalah feminis liberal/Marocco sekuler mempengaruhi isi Hukum Keluarga di tanah air. Dengan demikian diharapkan mampu memahami kontestasi antara negara dan masyarakat sipil dalam wacana revisi hukum status pribadi. Oleh karena itu, ditemukan bahwa wacana yang dikembangkan oleh masyarakat sipil dalam hal ini adalah feminis liberal/sekuler Maroko mempengaruhi isi Hukum Keluarga di negara tersebut. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa feminis liberal/sekuler telah memenangkan perebutan pengaruh di tataran wacana publik dilihat dari berbagai indikator. Indikator pertama, dilihat dari produk hukum keluarga tahun 2004 dan sejalan dengan semangat perjuangan membangun kesetaraan gender dan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam perjanjian, dan konvensi tentangnya. Indikator kedua, seperti keterlibatan Islamis dalam penyusunan pembaruan hukum keluarga tahun 2004 dengan berbagai alasan sebagai berikut : Pertama, perbedaan persepsi terhadap pembaruan itu sendiri. Kedua, konsep dan pendekatan yang digunakan dalam reformasi hukum keluarga. Ketiga, tidak ada niat pemerintah untuk melibatkan kelompok Islamis dalam penyusunan draf reformasi UU Keluarga 2004. Indikator ketiga, karena Raja mendapatkan momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Maroko sebagai negara Muslim moderat.
Kata kunci:
hukum keluarga islamgerakan feminis liberal/sekulerkontestasiartikeljunaidi
Cara mengutip
Dr. Junaidi, M.Ed., MA
(2014)
Konsistensi Civil Society dan Pemerintah Dalam Wacana Pembaruan Hukum Keluarga Di Maroko.
At-Tafkir : Media Pendidikan, Hukum dan Sosial Keagamaan, 7 (2).
pp. 126-142.
ISSN 1979-9357
