Hukum Wakaf Uang Dalam Kitab Fiqh Mu'tabarah di Aceh

Diskursus tentang legalitas wakaf uang sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang dipertentangkan oleh ulama di Aceh, mengingat kondisi masyarakat Aceh yang mayoritas penganut mazhab Syafiʽiyah membuat wakaf uang belum bisa diterima oleh masyarakat Aceh karena konsep wakaf yang telah dilaksanakan di Aceh sepenuhnya berdasarkan ajaran Syafiʻiyah yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh mu’tabarah di Aceh. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu’tabarah di Aceh? 2) Bagaimana metode istinbath hukum ulama-ulama Syafi’iyah dalam kajian kitab fiqh mu’tabarah dalam menetapkan hukum wakaf uang? 3) Bagaimana menghubungkan hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu’tabarah dengan tuntutan perkembangan zaman? Jenis penelitian yaitu kepustakaan (library research), dengan pendekatan kualitatif yang ditelaah melalui bacaan, pengamatan serta menganalisis makna nash dalam kitab-kitab fiqh mu’tabarah. Sumber data primer diperoleh dari kitab-kitab fiqh mu’tabarah yang diajarkan di dayah-dayah di Aceh. 1) Berdasarkan hasil tela’ah penulis dari kitab-kitab fiqh mu’tabarah di Aceh menyatakan bahwa pendapat yang kuat dalam mazhab syafi’iyah mewakafkan uang hukumnya tidak sah berdasarkan illat bahwa uang bukanlah zat yang bertahan lama karena manfaat uang hanya akan didapatkan dengan cara membelanjakannya, sehingga zatnya akan hilang. Menjadikan uang sebagai objek wakaf bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh syara’. 2). Metode istinbath hukum yang digunakan oleh ulama mazhab Syafi’i dalam kajian kitab fiqh mu’tabarah dalam menentukan tidak sahnya hukum wakaf uang adalah Al- Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Sedangkan manhaj ijtihad ulama mazhab Syafi’i rujukan utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah, apabila suatu persoalan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah maka hukumnya ditentukan dengan ijma’, apabila tidak ditemukan jawaban dari ijma’ maka ditentukan dengan qiyas. 3). Metode menghubungkan hukum wakaf uang dalam kitab fiqh mu’tabarah dengan tuntutan perkembangan zaman dengan tidak menyalahi praktik perwakafan di indonesia khususnya di Aceh adalah dengan wakaf melalui uang, yaitu mewakilkan sejumlah uang kepada nazir wakaf untuk membelikan suatu barang sebagaimana yang dimaksud oleh penyelenggara wakaf