Skripsi
Teks lengkap tersedia
Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Pidana Islam (Tinjauan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014)
MA
Muhammad Amin
Abstrak
Mekanisme pemberian bentuk perlindungan hukum berupa kompensasi dan
restitusi tidak diatur dalam Undang-undang No.31 Tahun 2014 secara spesifik,
melainkan hanya diatur dalam peraturan pemerintah. Hukum Pidana Islam
memberikan perlindungan hukum bagi setiap korban kejahatan menurut jenis
kejahatannya seperti tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian, dan
tindak pidana pemerkosaan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian
ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum saksi dan korban menurut
Hukum Pidana Islam dan bagaimana perlindungan saksi dan korban pada Pasal 5
UU No. 31 Tahun 2014 dalam tinjauan Hukum Pidana Islam. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis
empiris. Hasil penelitian ini diantaranya: Pertama, perlindungan hukum dalam
Hukum Pidana Islam selain pelaku mendapatkan hukuman pokok, hukuman
tambahan juga diberlakukan guna mengembalikan kerugian-kerugian yang diderita
oleh korban kejahatan, penerapan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam
Hukum Pidana Islam ini lebih bersifat integratif dengan menggabungkan hukuman
tambahan dan hukuman pokok. Kedua, perlindungan yang diakomodir dalam UU
No. 31 Tahun 2014 tidak mengatur perlindungan secara berkala bagi saksi dan
korban, bentuk perlindungan hukum seperti pemberian restitusi, kompensasi, serta
rehabilitasi masih dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), demikian pula kriteria
saksi dan korban yang dilindungi belum secara eksplisit diatur, karena perlindungan
hukum hanya diberikan pada korban pelanggaran HAM berat semata. Sementara
Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah Aceh mengatur mengenai
perlindungan hukum bagi saksi dan korban seperti korban pemerkosaan selain
mendapatkan restitusi juga mendapatkan kompensasi begitupula korban qadzaf
(menuduh berzina), juga mendapatkan restitusi dimana di dalam aturan KUHP,
KUHAP, dan UU No. 31 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai perlindungan bagi
korban pencemaran nama baik.
Kata kunci:
PERLINDUNGAN SAKSI
Cara mengutip
Muhammad Amin
(2020)
Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Pidana Islam (Tinjauan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014).
Skripsi, IAIN Langsa.
