Lewati ke isi
Perpustakaan IAIN Langsa Bantuan Kebijakan IDEN
Repository IAIN Langsa
Skripsi Teks lengkap tersedia

Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Pidana Islam (Tinjauan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014)

MA
Muhammad Amin NIM 2042015014 · Hukum Pidana Islam · 2020

Abstrak

Mekanisme pemberian bentuk perlindungan hukum berupa kompensasi dan restitusi tidak diatur dalam Undang-undang No.31 Tahun 2014 secara spesifik, melainkan hanya diatur dalam peraturan pemerintah. Hukum Pidana Islam memberikan perlindungan hukum bagi setiap korban kejahatan menurut jenis kejahatannya seperti tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian, dan tindak pidana pemerkosaan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum saksi dan korban menurut Hukum Pidana Islam dan bagaimana perlindungan saksi dan korban pada Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 dalam tinjauan Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini diantaranya: Pertama, perlindungan hukum dalam Hukum Pidana Islam selain pelaku mendapatkan hukuman pokok, hukuman tambahan juga diberlakukan guna mengembalikan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban kejahatan, penerapan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam Hukum Pidana Islam ini lebih bersifat integratif dengan menggabungkan hukuman tambahan dan hukuman pokok. Kedua, perlindungan yang diakomodir dalam UU No. 31 Tahun 2014 tidak mengatur perlindungan secara berkala bagi saksi dan korban, bentuk perlindungan hukum seperti pemberian restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi masih dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), demikian pula kriteria saksi dan korban yang dilindungi belum secara eksplisit diatur, karena perlindungan hukum hanya diberikan pada korban pelanggaran HAM berat semata. Sementara Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah Aceh mengatur mengenai perlindungan hukum bagi saksi dan korban seperti korban pemerkosaan selain mendapatkan restitusi juga mendapatkan kompensasi begitupula korban qadzaf (menuduh berzina), juga mendapatkan restitusi dimana di dalam aturan KUHP, KUHAP, dan UU No. 31 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai perlindungan bagi korban pencemaran nama baik.
Kata kunci: PERLINDUNGAN SAKSI

Cara mengutip

Muhammad Amin (2020) Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Pidana Islam (Tinjauan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014). Skripsi, IAIN Langsa.
Tindakan petugas
Lihat karya Lihat karya