Analisis Pembuktian Zina dalam Qanun Acara Jinayat Tahun 2013 Berdasarkan Hierarki Perundangan di Indonesia

Lahirnya Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat merupakan legalitas hukum yang bersifat Lex Specialis Derogat Lex Generalis dalam mekanisme hukum di Negara lndonesia. Yang menjadi permasalahan bagaimana hierarki hukum acara jinayat terhadap mekanisme hukum nasional. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah Mekanisme pembuktian zina dalam Mahkamah Syar'iyah yaitu di awali oleh laporan pihak terkait ke Polres untuk dilakukan penyelidikan serta melengkapi bukti-bukti yang diatur dalam perundang-undangan sebelum diajukan ke Kejaksaan Negeri agar dilakukan tuntutan oleh Penuntut Umum untuk diserahkan ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang agar segera diadili dan diputuskan. Mengenai hierarki pembuktian zina dalam 'Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acata Jinayat telah disesuaikan dengan pembuktian-pembuktian secara umum yang tertuang di dalam KUHAP, terutama Pasal 183 mengenai keyakinan hakim berdasarkan seorang saksi dengan dilampirkan setidaknya dua alat bukti. Pasal 184 mengenai alat-alat bukti yang sah berdasarkan perundang-undangan nasional, dan juga pasal 187 mengenai alat bukti surat yang dibuat di bawah sumpah jabatan. Sedangkan untuk hak asasi manusia mengenai pendiskriminasian terhadap perempuan pada saat penyidikan, belum diatur secara khusus dalam Qanun Jinayat Aceh.