Skripsi
Teks lengkap tersedia
Kebijakan Pemerintah Joko Widodo dalam Menghadirkan Varian Baru Bbm Jenis Pertalite Non Subsidi (Studi Analisis Berdasarkan Uud 1945 dan Ekonomi Islam)
N
Naufal
Abstrak
Akhir bulan Januari 2015, PT Pertamina (Persero) meluncurkan varian
bahan bakar minyak (BBM) pengganti premium bernama pertalite non subsidi
yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Joko Widodo. Dalam hal ini,
pemerintah sah-sah saja dalam membuat kebijakan karena setiap Presiden
memiliki visi dan misi yang berbeda dalam penentuan arah pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat. Asalkan pembuatan kebijakan tersebut bertujuan untuk
menciptakan rasa keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat. Adapun tujuan
penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui latar belakang lahirnya kebijakan
pemerintah Joko Widodo dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite
non subsidi. 2) untuk mengetahui pandangan UUD 1945 pasal 33 dan Ekonomi
Islam terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadirkan varian baru BBM jenis
pertalite non subsidi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis
penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis dengan
pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan alat pengumpulan data hanya
menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) latar
belakang lahirnya kebijakan pemerintah Joko Widodo dalam menghadirkan varian
baru BBM jenis pertalite non subsidi dikarenakan selama bertahun-tahun, subsidi
bahan bakar telah membebani APBN secara amat signifikan, selain itu BBM
subdsidi yang selama ini ada lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah atas
dan bukan masyarakat miskin yang betul-betul memerlukannya. 2) pertama,
menurut UUD 1945 pasal 33 mengenai menghadirkan varian baru BBM jenis
pertalite non subsidi dinilai sangat tidak fair tanpa melakukan kajian sosiologis ke
masyarakat kecil dan pemerintah sebagai pemegang hak kekuasaan dalam
menguasai sumber daya alam bergeser dari pengelolaan (beheersdaad) menjadi
bukan berpemilik (eigensdaad). Kedua, menurut ekonomi Islam, masalah
kemaslahatan tentu tidak lepas dengan masalah keadilan dalam hal harga BBM
jenis pertalite yang tidak adil untuk masyarakat kecil, seharusnya harga yang adil
adalah harga yang sekiranya masyarakat mampu membeli dan mendapat padanan
nilai atas harga tersebut.
Kata kunci:
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Cara mengutip
Naufal
(2020)
Kebijakan Pemerintah Joko Widodo dalam Menghadirkan Varian Baru Bbm Jenis Pertalite Non Subsidi (Studi Analisis Berdasarkan Uud 1945 dan Ekonomi Islam).
Skripsi, IAIN Langsa.
