PITA ASTIKASARI, 2012012174 (2017) ANALISIS TERHADAP PERGESERAN KEDUDUKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH. Skripsi thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.
|
Text
PITA ASTIKA SARI.2012012174.HES.2017.pdf Download (625Kb) | Preview |
Abstract
Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan seorang mujtahidatau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam kasus tertentu. Kedudukan fatwa sendiri bukan merupakan hukum terikat bagi seorang peminta fatwa (al-mustafti). Sementara di dalam Lembaga Keuangan Syariah adanya sebuah fatwa yang menjadi sebuah hukum terikat bagi setiap Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh DSN-MUI yang bernaung di bawah MUI. Atas dasar inilah penulis merumuskan sebuah judul penelitian yakni “Analisis Terhadap Pergeseran Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana sejarah dan dasar-dasar pembentukan DSN-MUI, bagaimana kedudukan lembaga fatwa DSNMUI pada lembaga keuangan syariah dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi fatwa DSN menjadi sebuah hukum yang mengikat bagi Lembaga Keuangan Syariah. Tujuan penulisan skrisi ini yaitu untuk mengetahui dasar pembentukan, kedudukan dan faktor yang mempengaruhi pergeseran kedudukan fatwa DSN-MUI menjadi sebuah hukum yang mengikat pada Lembaga Keuangan Syariah. kegunaan penelitian ini untuk menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum Islam. Pembahasan skripsi ini menggunakan metode kualitatif sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan menggunakan penelitian yang bersifat library reseach (penelitian kepustakaan). Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan penelitian “deskriptif analitik”. Adapun data primer dalam skripsi ini adalah buku himpunan fatwa keuangan syariah DSN-MUI, buku Ushul Fiqh Abdul Wahaf Kalaf terjemahan, jurnal serta buku pendukung lainnya. Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan hasil penelitian bahwa kedudukan fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah merupakan hukum yang mengikat. Fatwa tersebut mengikat berdasarkan kebutuhan masyarakat atas hukum yang berbasis syariah demi kemaslahatan umat manusia. Sehingga pemerintah dengan wewenangnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, yang kemudian keluarlah surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999 pasal 31 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Bank Syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN-MUI, jika ternyata usaha yang dimaksud belum di fatwakan oleh DSN-MUI maka Bank wajib meminta persetujuan DSN-MUI sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing I: Anizar, MA Pembimbing II: Noviandy, S.Fil, M.Hum |
| Uncontrolled Keywords: | FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN), LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH |
| Subjects: | Hukum Islam > Fikih dari Berbagai Faham > Fatwa Ulama Hukum Islam > Fikih dari Berbagai Faham Hukum Islam > Fiqih |
| Divisions: | Fak. Syariah > Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) |
| Depositing User: | mrs Editor Pustaka |
| Date Deposited: | 06 Dec 2018 04:37 |
| Last Modified: | 06 Dec 2018 04:37 |
| URI: | http://digilib.iainlangsa.ac.id/id/eprint/1454 |
Actions (login required)
 |
View Item |
