Tesis (S2)
Teks lengkap tersedia
Problematika Usia Perkawinan Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Mahkamah Syar’iyah Idi Kabupaten Aceh Timur
A
Akmalulhamdi
Abstrak
Perkawinan ialah merupakan fitrah insaniah. Karena Islam adalah agama
fitrah, jelas menolak segala yang bertentangan dengan fitrah insani. Perkawinan
menjadi sah ketika memenuhi rukun dan syarat- syaratnya yang salah satu
syaratnya adalah terkait usia perkawinan. Ketentuan usia perkawinan dalam Islam
tidak diatur dengan pasti dalam bentuk angka dan dikenal dengan konsep ba’ah
untuk merujuk kedewasaan dan kematangan biologis. Sedangkan UU di Indonesia
mengatur dengan pasti usia perkawinan sebagai syarat di dalam UU No. 1 tahun
1974 yaitu 19 pria dan 16 wanita. Kemudian revisi dibuat guna mencegah
pernikahan dini dan menghindari kemudharatan yakni 19 tahun bagi pria dan
wanita. Namun pasca revisi, angka pernikahan dini di Mahkamah Syar’iyah Idi
justru meningkat karena permohonan dispensasi kain sangat tinggi dan banyak
yang dikabulkan sehingga pernikahan usia belum dewasa tetap terjadi.
Fokus kajian atau rumusan masalah pada tesis ini adalah (1) Bagaimana
problematika yang muncul pasca revisi Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 di
Mahkamah Syar’iyah Idi Kabupaten Aceh Timur? (2) Bagaimana solusi terhadap
problematika yang muncul pasca revisi Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 di
Mahkamah Syar’iyah Idi Kabupaten Aceh Timur?
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada
peraturan usia perkawinan dengan jenis penelitian empiris yang didasarkan pada
sumber data primer dalam penelitian ini melibatkan para hakim di Mahkamah
Syar’iyah Idi Aceh Timur dan para pihak yang mengajukan dispensasi terkait
batasan usia perkawinan di Mahkamah Syar’iyah Idi Kabupaten Aceh Timur.
Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan problematika
usia perkawinan pasca revisi Undang-Undang Perkawinan pada Mahkamah
Syar’iyah Idi Kabupaten Aceh Timur. Data dikumpulkan dengan cara observasi,
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan metode
deskriptif dengan menggunakan usia perkawinan dan teori efektivitas hukum
dalam menganalisa.
Hasil penelitian menunjukkan problematika yang terjadi di Mahkamah
Syar’iyah Idi pasca revisi adalah (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
pada realitasnya belum dapat mencapai tujuannya menekan angka perkawinan
dini... (2) Dari sisi dispensasi kawin itu sendiri,adanya peluang untuk memohon
dispensasi kawin sehingga menjadi celah bagi yang ingin menikahkan anaknya
dibawah usia 19 tahun, dan tidak adanya sanksi bagi siapa yang ingin menyalahi
ketentuan usia 19 tahun tersebut. Solusi yang didapati adalah dengan nasihat dan
pendekatan persuasif agar subjek hukum menunda melaksanakan perkawinan atau
menikahkan anak yang belum usia dewasa.
Kata kunci:
ProblematikaUsia PerkawinanRevisi Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974
Cara mengutip
Akmalulhamdi
(2024)
Problematika Usia Perkawinan Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Mahkamah Syar’iyah Idi Kabupaten Aceh Timur.
Tesis (S2), IAIN Langsa.
