Lewati ke isi
Perpustakaan IAIN Langsa Bantuan Kebijakan IDEN
Repository IAIN Langsa
Skripsi Teks lengkap tersedia

Efektivitas Program’bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt)terhadap Fakir Miskin Ddi’kota Langsa

SF
Syarifah Fitri Yanti NIM 5012024030 · Pasca. Hukum Ekonomi Syariah · 2025

Abstrak

Syarifah Fitri Yanti, 2026, Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Fakir Miskin di Kota Langsa (Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Pedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019), Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Program Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Zulkarnaini, M.A., (II) Dr. Safwan Kamal, S.E.I., M.E.I. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Langsa, menilai efektivitasnya terhadap fakir miskin, serta mengkaji kesesuaiannya dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Pedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap penerima manfaat BPNT di lima kecamatan di Kota Langsa, serta informan dari Dinas Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran BPNT di Kota Langsa telah dilaksanakan sejak tahun 2019 di lima kecamatan, dengan penerima yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyaluran bantuan dilakukan secara berkala setiap bulan dengan nilai manfaat sebesar Rp200.000 per bulan. Namun, dari aspek efektivitas, program BPNT dinilai belum optimal karena masih ditemukan ketidaktepatan sasaran, yaitu adanya penerima yang secara ekonomi sudah mampu, sementara sebagian masyarakat yang berhak justru belum memperoleh bantuan. Selanjutnya, dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dikenal konsep Maqashid al-Shariah, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Konsep ini mencakup, antara lain, pemeliharaan agama melalui penerapan keadilan dalam penyaluran bantuan BPNT, serta pemeliharaan harta melalui pemanfaatan bantuan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, Pedoman Umum Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 menegaskan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin, negara melaksanakan penanganan melalui penyaluran bantuan sosial pangan secara non-tunai (BPNT) yang transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci: EfektivitasBantuan Pangan Non Tunai (BPNT)Hukum EkonomiSyari’ahPedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun2019.

Cara mengutip

Syarifah Fitri Yanti (2025) Efektivitas Program’bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt)terhadap Fakir Miskin Ddi’kota Langsa. Skripsi, IAIN Langsa.
Tindakan petugas
Lihat karya Lihat karya