PRAKTIK PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI IMPLEMENTASI QANUN KOTA LANGSA NO. 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH

Muhammad Jailani, 2012017044 (2023) PRAKTIK PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI IMPLEMENTASI QANUN KOTA LANGSA NO. 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH. Skripsi thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

Text SKRIPSI LENGKAP JAILANI....pdf Download (676kB)

Abstract

Pemungutan pajak di Kota Langsa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu 10% dari pembeli, jadi pembeli harus membayar makanan dengan harga Rp.10.000,00 menjadi Rp.11.000,00 baik diketahui dan tanpa sepengetahuan pembeli bahwa yang harus membayar pajak ialah pihak penjual sebagai wajib pajak bukan pihak pembeli. Selain itu masih terdapat pemilik restoran yang membayar terlambat pajak di kota Langsa. Untuk mengetahui latar belakang pentapan pajak makan yang dikenakan kepada konsumen di Kota Langsa. Untuk mengetahui respon pengusaha restoran dan konsumen atas pemberlakuan pajak makan yang dibebankan kepada konsumen. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Qanun kota Langsa No. 9 Tahun 2010 tentang pajak restoran. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu, wawancara, dokumentasi dan observasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan hotel di Kota Langsa berjalan sesuai dengan Qanun yang telah ditetapkan yaitu 10% dari hasil yang diperoleh. Namun dalam pemungutan masih terdapat ketidak jujuran dalam pemungutannya. Sehingga pada saat ini pemerintah telah menggunakan sistem Qris dalam mengatasi kecurangan yang dalam pemungutan pembiyaan. Respon yang diberikan pengusaha restoran dan hotel terhadap pemungutan pajak hampir sepenuhnya menerima dengan baik. Karena pajak merupakan salah satu penghasilan daerah yang dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat di kota Langsa. Ditinjau menurut fikih muamalah terhadap implementasi Qanun Kota Langsa No.9 Tahun 2010 sudah sesuai dengan hukum fiqh muamalah, hal ini dikarenakan penetapan pajak yang diberikan tidak memberatkan bagi pengusaha dan juga pendapatan pajak yang diberikan dipergunakan untuk kemaslahatan umat

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing I : Budi Juliandi, MA Pembimbing II: Akmal S.H.I., M.E.I
Uncontrolled Keywords:	Pajak Restoran, Qanun No.9 Tahun 2010, Fiqh Muamalah
Subjects:	Umum > Ilmu Ekonomi > Pajak & Perpajakan
Divisions:	Fak. Syariah > Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Depositing User:	mrs Editor Pustaka
Date Deposited:	22 Sep 2025 03:42
Last Modified:	22 Sep 2025 03:42
URI:	http://digilib.iainlangsa.ac.id/id/eprint/4430

Actions (login required)

View Item