Skripsi
Teks lengkap tersedia
Hukum Meminta Jabatan Pejabat Negara (Tinjauan Fiqh Siyasah)
SG
Satya Guntara
Abstrak
Konsep meminta jabatan di Indonesia yang ada sekarang berkaitan dengan upaya meminta
seseorang agar memberikan jabatan kepadanya. Dalam Islam terdapat larangan tentang
meminta jabatan. Pada masa sahabat proses pemilihan khalifah dilakukan dengan cara
membai’at dan musyawarah. Berbeda dengan saat ini, proses meminta jabatan dilakukan
dengan beberapa cara. Banyak sekali orang yang haus akan jabatan, supaya mendapatkan
kekuasaan dan dipandang lebih tinggi dalam status sosialnya. Praktik meminta jabatan menurut
ulama ada membolehkan dan ada yang melarang. Akan tetapi, konsep meminta jabatan seperti
ini masih terdapat pertentangan didalamnya. Bahkan dalam hadis dijelaskan akan larangan
meminta jabatan. Segala bentuk kegiatan dalam Penelitian yaitu untuk mendapat jawaban dari
pertanyaan yang memiliki rumusan masalah. berdasarkan permasalahannya, penelitian ini
memiliki dua tujuan dan manfaat, yaitu: menjelaskan Bentuk Suksesi Jabatan yang Terjadi di
Indonesia dan menjelaskan Hukum Meminta Jabatan Pejabat Negara dalam Pandangan Fiqh
Siyasah. Maka dari itu, permasalahan yang hendak dikaji dalam skripsi ini yaitu bagaimana
bentuk suksesi jabatan yang terjadi di Indonesia serta bagaimana pandangan Fiqh Siyasah
terhadap meminta jabatan pejabat negara di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam kajian
kepustakaan (Library Research) dengan metode penelitian normatif yang bertujuan
menemukan permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa hukum meminta
jabatan dilarang menurut hadis yang ada. akan tetapi, dalam Fiqh Siyasah, meminta Jabatan
seperti kampanye, lelang jabatan, serta jabatan yang didapatkan dengan cara ditunjuk
diperbolehkan selama tidak melanggar dan memenuhi kriteria prinsip hukum Islam. Hal
tersebut merujuk pada QS. Yusuf ayat 54-57 yang menjelaskan tentang permintaan Nabi Yusuf
AS untuk menjabat bendaharawan negara. Maka dari itu, hasil penelitian ini mengatakan
bahwa dalam pandangan Fiqh Siyasah mengenai hukum meminta jabatan diperbolehkan.
Kata kunci:
HukumMemintaJabatanPejabat NegaraFiqh Siyasah
Cara mengutip
Satya Guntara
(2024)
Hukum Meminta Jabatan Pejabat Negara (Tinjauan Fiqh Siyasah).
Skripsi, IAIN Langsa.
