Tesis (S2)
Teks lengkap tersedia
Kepastian Hukum Terhadap Status 'Kawin Belum Tercatat' dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Perspektif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
IR
Ibnu Rusydi
Abstrak
Dalam upaya meningkatkan perlindungan anak dan kesetaraan akses
terhadap administrasi kependudukan, Permendagri No. 109 Tahun 2019 mengakui
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dan
SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan SPTJM, pasangan
yang tidak memiliki akta nikah, maka anak yang lahir dari pasangan tersebut
dapat dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan juga dapat dikeluarkan kartu
keluarga dengan ketentuan pencatatannya ditambah frasa “yang perkawinannya
belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Tujuan penelitian
untuk menelaah terkait apa dampak hukum “Kawin Belum Tercatat” terhadap
status anak, bagaimana keabsahan hukum terhadap status “Kawin Belum
Tercatat” serta bagaimana kepastian hukum terhadap status “Kawin Belum
Tercatat” perspektif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jenis
Penelitian yaitu penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif,
sumber data sekunder penelitian ini yaitu dari UU Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, teknik analisa
data menggunakan metode deskriptif analitik dan analisis isi. Hasil telaah
bahwa keabsahan hukum status “Kawin Belum Tercatat” tidak dicapai, karena
Permendagri No. 109 Tahun 2019 dikeluarkan hanya untuk kepentingan
administrasi melindungi kesetaraan antar warga Negara, karena pasal 2 ayat (2)
UU Perkawinan mengamanatkan tiap perkawinan dicatatkan, artinya UU
Perkawinan secara eksplisit mengamanahkan pencatatan perkawinan sebagai
keabsahan dan diakuinya sebuah pernikahan dari dasar hukum Agama. Dampak
hukum terhadap anak dari status pernikahan orang tua melalui frasa “Kawin
Belum Tercatat” memiliki manfaat yaitu, memudahkan anak untuk mengakses
berbagai layanan publik tanpa adanya diskriminasi, memberikan kepastian
mengenai asal usul anak (siapa ayah dan ibunya), tetapi tidak mencerminkan
status sosial yang setara dengan anak-anak lainnya. Beban status tersebut akan
terbawa sampai kapanpun, dan bahkan sampai si anak tersebut memiliki
keturunan selanjutnya di masa yang akan datang. Kepastian hukum terhadap status 'Kawin Belum Tercatat' tidak didapatkan dalam Permendagri karena UU Perkawinan menyatakan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta tiap-tiap perkawinan dicatat. Oleh karenanya, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tetap dianggap sebagai perkawinan tidak sah oleh Negara. Dalam KHI, unsur sah dan tata cara pencatatan diberlakukan secara kumulatif, bagi yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, artinya KHI jelas menyatakan bahwa unsur pencatatan perkawinan merupakan syarat sah perkawinan secara negara.
Kata kunci:
Kawin Belum TercatatStatusKepastian Hukum
Cara mengutip
Ibnu Rusydi
(2022)
Kepastian Hukum Terhadap Status 'Kawin Belum Tercatat' dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Perspektif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Tesis (S2), IAIN Langsa.
