KEBIJAKAN PEMERINTAH JOKO WIDODO DALAM MENGHADIRKAN VARIAN BARU BBM JENIS PERTALITE NON SUBSIDI (Studi Analisis Berdasarkan UUD 1945 dan Ekonomi Islam)

NAUFAL, 2012014046 (2020) KEBIJAKAN PEMERINTAH JOKO WIDODO DALAM MENGHADIRKAN VARIAN BARU BBM JENIS PERTALITE NON SUBSIDI (Studi Analisis Berdasarkan UUD 1945 dan Ekonomi Islam). Skripsi thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

Text NAUFAL.2012014046.HES.2020.pdf Download (4MB)

Abstract

Akhir bulan Januari 2015, PT Pertamina (Persero) meluncurkan varian bahan bakar minyak (BBM) pengganti premium bernama pertalite non subsidi yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Joko Widodo. Dalam hal ini, pemerintah sah-sah saja dalam membuat kebijakan karena setiap Presiden memiliki visi dan misi yang berbeda dalam penentuan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Asalkan pembuatan kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui latar belakang lahirnya kebijakan pemerintah Joko Widodo dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi. 2) untuk mengetahui pandangan UUD 1945 pasal 33 dan Ekonomi Islam terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan alat pengumpulan data hanya menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) latar belakang lahirnya kebijakan pemerintah Joko Widodo dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi dikarenakan selama bertahun-tahun, subsidi bahan bakar telah membebani APBN secara amat signifikan, selain itu BBM subdsidi yang selama ini ada lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah atas dan bukan masyarakat miskin yang betul-betul memerlukannya. 2) pertama, menurut UUD 1945 pasal 33 mengenai menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi dinilai sangat tidak fair tanpa melakukan kajian sosiologis ke masyarakat kecil dan pemerintah sebagai pemegang hak kekuasaan dalam menguasai sumber daya alam bergeser dari pengelolaan (beheersdaad) menjadi bukan berpemilik (eigensdaad). Kedua, menurut ekonomi Islam, masalah kemaslahatan tentu tidak lepas dengan masalah keadilan dalam hal harga BBM jenis pertalite yang tidak adil untuk masyarakat kecil, seharusnya harga yang adil adalah harga yang sekiranya masyarakat mampu membeli dan mendapat padanan nilai atas harga tersebut.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing I :H. Yaser Amri, MA Pembimbing II:M. Alkaf, M.Si
Uncontrolled Keywords:	KEBIJAKAN PEMERINTAH
Subjects:	Hukum Islam > Ekonomi Islam
Divisions:	Fak. Syariah > Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Depositing User:	mrs Editor Pustaka
Date Deposited:	18 Nov 2020 07:42
Last Modified:	18 Nov 2020 07:42
URI:	http://digilib.iainlangsa.ac.id/id/eprint/1710

Actions (login required)

View Item