Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Menurut Fatwa Dsn MUI No. 26 Tahun 2002 (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kota Langsa)

Pinjaman dengan menggadaikan barang gadai (marhun) sebagai jaminan utang (marhun bih) dalam bentuk gadai (rahn) itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa penggadai (murtahin), dalam hal ini pegadaian, mempunyai hak menahan barang gadai (marhun) sampai semua utang (marhun bih) dilunasi. Barang gadai (marhun) dan manfaatnya tetap menjadi milik pemberi gadai (rahin), yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan penggadai (murtahin), kecuali dengan seizin pemberi gadai (rahin), tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai (marhun) adalah kewajiban pemberi gadai (rahin), yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah utang (marhun bih). Apabila utang (marhun bih) telah jatuh tempo, maka penggadai (murtahin) memperingatkan pemberi gadai (rahin), untuk segera melunasi utang (marhun bih), jika tidak dapat melunasi utang (marhun bih), maka barang gadai (marhun) dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang (marhun bih), biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (marhun) yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik pemberi gadai (rahin) dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai (rahin).