Peran Masyarakat dalam Pencegahan Narkotika Perspektif Qanun Nomor 8TAHUN 2018TENTANG Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Desa Seunebok Baro Aceh Tamiang)

Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika tersebut dengan jelas disebutkan bahwa cara untuk mencegah penyalahgunaan narkotika yang semakin tinggi di Aceh yaitu dengan mengikutsertakan langsung seluruh elemen masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran masyarakat dan hambatan yang dihadapi dalam pencegahan narkotika berdasarkan perspektif Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pencegahan narkotika berdasarkan perspektif Qanun Nomor 8 Tahun 2018 yaitu ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya narkotika berupa pelaksanaan penyuluhan dan kampanye serta sosialisasi di berbagai acara desa. Menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika berupa pelatihan akan edukasi bahaya narkoba, pelaksanaan patroli dan diskusi kelompok antar sesama masyarakat desa. Membentuk satuan tugas di tingkat Gampong, dalam peran ini maka desa belum membentuk satuan unit khusus yang menanggani penyalahgunaan narkotika di desa. Desa hanya mengandalkan kinerja dari aparatur desa yang memiliki tugas ganda antara pembangunan desa dan pemberantasan narkotika. Meningkatkan pengawasan yang dilakukan secara infromal dan tidak terstruktur. Tantangan yang dihadapi masyarakat Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan peran mereka sesuai dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2018 yaitu kurangnya keterlibatan dan kesadaran dari masyarakat, kemudahan akses ke narkoba akibat adanya jaringan distribusi yang mungkin tidak terdeteksi atau tidak cukup diawasi dengan ketat, kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas serta minimnya anggaran desa yang tersedia untuk memfasilitasi kegiatan pencegahan narkoba.