Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan

Mediasi elektronik, yang dilakukan secara online melalui jaringan internet dan perangkat teknologi, menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Fasilitas ini pertama kali diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang memungkinkan pertemuan mediasi menggunakan media komunikasi jarak jauh. Namun, pelaksanaan mediasi online belum diatur secara rinci dalam peraturan tersebut. Untuk itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 diterbitkan untuk memberikan panduan lebih jelas terkait mediasi secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Medan, dengan fokus pada hambatan dan tantangan yang muncul dalam implementasinya. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan teori implementasi kebijakan, dari hasil observasi awal, penulis menemukan bahwa meskipun mediasi online telah diterapkan cukup sering di Pengadilan Agama Medan, terdapat sejumlah kendala teknis, seperti kualitas jaringan internet dan efektivitas komunikasi antar pihak yang terlibat. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya pengecualian tertentu dalam pelaksanaan mediasi elektronik, yang menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan ini secara menyeluruh.