Skripsi
Teks lengkap tersedia
Kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Bpom
LS
Laura Sepia
Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli makanan tanpa
label dar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Langsa
ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Praktik ini masih marak terjadi di kalangan pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meskipun keberadaan label
BPOM memiliki peran penting dalam menjamin keamanan dan legalitas
produk pangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Epiris serta tehnik
pengumpulan data yang dilakukan melalui tahapan observasi dan
wawancara langsung terhadap pelaku usaha dan konsumen. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha tidak memahami pentingnya
izin edar dan legalitas produk, serta menganggap proses perizinan terlalu
rumit. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini bertentangan
dengan prinsip keadilan (Al-‘Adl) dan perlindungan jiwa (Hifz Al-Nafs)
karena dapat membahayakan konsumen. Sedangkan dalam perspektif
hukum positif, hal tersebut melanggar hak konsumen atas keamanan dan
informasi yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan edukasi,
pengawasan, dan kesadaran hukum bagi pelaku usaha agar praktik jual beli
makanan di masyarakat dapat berlangsung secara aman, halal, dan
bertanggung jawab.
Kata kunci:
Label BPOMHukum Ekonomi SyariahUndang-undangPerlindungan KonsumenYuridis-Empiris
Cara mengutip
Laura Sepia
(2025)
Kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Bpom.
Skripsi, IAIN Langsa.
