Hak-Hak Perdata Anak Luar Kawin dalam Hukum Positif di Indonesia

Penelitian ini membahas mengenai hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam sistem hukum di Indonesia, dengan fokus pada perbandingan antara ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif lainnya, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023. penelitian ini merumuskan 2 pertanyaan pokok tentang bagaimana, hak- hak keperdataan anak luar kawin dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana penerapan KHI dalam memberikan hak-hak anak luar kawin di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, yang bertujuan untuk menggali ketidaksesuaian antara norma-norma dalam KHI dan perkembangan hukum nasional yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan, perlindungan anak, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat krisis relevansi dalam penerapan KHI di tengah dinamika sosial masyarakat muslim modern, di mana masyarakat justru lebih memilih jalur hukum umum untuk mendapatkan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap hak anak luar kawin. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan terhadap KHI agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi KHI dengan pendekatan ijtihad kontekstual dan maqāṣid al-sharī‘ah, agar hukum Islam tetap menjadi sistem hukum yang hidup, adaptif, dan menjamin keadilan bagi seluruh umat, termasuk anak-anak yang lahir di luar perkawinan sah.