Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU NO.3 Tahun 2024 Tinjauan Maslahah Mursalah

Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dalam satu periode. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan di masyarakat, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, serta potensi dampak negatif seperti penyalahgunaan kekuasaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis, empiris, dan filosofis terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024?, dan bagaimana tinjauan maslahah mursalah terkait kebijakan tersebut?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam melalui pendekatan maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research), dimana data diperoleh dari literatur, peraturan undang-undang, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan dengan memadukan tinjauan normatif dan analisis konsep kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi yuridis, kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas, namun secara empiris berpotensi menimbulkan tantangan terhadap akuntabilitas pemerintahan desa. Dari perspektif maslahah mursalah, perpanjangan masa jabatan dapat membawa kemaslahatan apabila dijalankan dengan prinsip transparansi, patrisipasi publik, dan pengawasan yang memadai, namun berpotensi menjadi mafsadah jika mengabaikan prinsip-prinsip tersebut.