Pengelolaan Apbg Perspektif Fikih Siyasah Maliyah (Studi di Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur)

Pengelolaan keuangan desa menjadi isu penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparatur dan kurang optimalnya pengawasan serta transparansi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan APBG di Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih siyasah maliyah, yang menekankan nilai keadilan, amanah, musyawarah (syura), transparansi, pengawasan (hisbah), dan evaluasi (muhasabah). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBG di Gampong Alue Tuwi dilaksanakan melalui empat tahapan utama: penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Penyusunan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa, pelaksanaan dijalankan oleh keuchik bersama tim pelaksana kegiatan, pengawasan dilakukan oleh Tuha Peut, BPG, serta pihak kecamatan, sedangkan evaluasi dilaksanakan setiap akhir kegiatan dan akhir tahun anggaran. Berdasarkan analisis fikih siyasah maliyah, mekanisme pengelolaan tersebut telah mencerminkan nilai-nilai Islam dalam tata kelola keuangan publik, terutama dalam aspek keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Namun demikian, peningkatan kapasitas aparatur dan optimalisasi transparansi masih diperlukan agar pengelolaan APBG semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.