Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/ HUM/2018

Negara Kesatuan Republik Indonesia Menjadikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebagai Dasar Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan bangsa dan kesejahteraan umum. Salah satu lembaga yang enarik dibahas yaitu badan Legislatif. Sudah sejak kemerdekaan system demokrasi digunakan untuk mewujudkan pemerintahan atas kehendak rakyat dan pemilihan umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 Perihal Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif dapat di pertimbangkan dalam beberapa aspek yaitu dari segi fiqih siyasah putusan mahakamah agung untuk menjaga kestabilitas politik dan kepentingan umum dan dari segi fiqih Dusturiyah putusan mahkamah agung dapat dikaitkan dengan hukum islam yang ada di Indonesia yang menegaskan penting menjaga keadilan dan memperjuangkan hak-hak individu yang sah, disini narapidana memiliki hak yang sama dengan warga Negara lain untuk mengikut serta dalam proses demokrasi termasuk mejadi peserta legislatif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dan Bagaimana pandangan fiqih siyasah dusturiyah tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Adapun Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 perihal hak politik mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu legislatif dan untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih siyasah Dusturiyah tentang analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 perihal hak politik mantan narapidana korupsi menajdi peserta pemilu legislatif. Metode pengumpulan yang digunakan adalah kepustakaan. Metode analisis data secara pendekatan normatif. Seharusnya mahkamah agung harus menimbangkan tidak seyogyanya membolehkan mantan narapidana korupsi untuk ikut pemilu karena matan narapidana korupsi sudah memdapat kesempatan tapi menghianati amanat rakyat.